close
Kebijakan

Legalisasi Ganja di Indonesia: Upaya Mengambil Alih Penguasaan Narkoba dari Sindikat Kejahatan Terorganisir

2012-Tanaman-Ganja-Banyak-Manfaatnya

Patri Handoyo, 25 Juni 2007

Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa minggu lalu melemparkan wacana untuk melegalisasi ganja yang sempat dimuat di sejumlah media massa. Dalam keterangannya kemudian dijabarkan bahwa yang akan dilegalkan adalah ganja jenis hemp yang memiliki kadar kimia yang mempengaruhi susunan syaraf pusat lebih sedikit jika dibandingkan dengan ganja jenis lainnya.

Boleh dibilang, hemp tidak memabukkan. Sebagai tanaman rumpun ganja yang menjadi bahan baku sejumlah serat untuk keperluan industri (kain, tambang, dll.), hemp telah dikenal dan dibudidayakan sejak lama sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam daftar tanaman yang dilarang di berbagai belahan dunia.

Legalisasi sebenarnya bisa saja menjadi cara mengatasi masalah-masalah NAPZA yang hingga saat ini terus meningkat. Mulai dari penuhnya penjara, yang rata-rata adalah pelanggar kasus NAPZA ilegal kambuhan, dan kebanyakan adalah konsumen, hingga semakin kompleksnya masalah sosial dan kesehatan mereka.

Data-data menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahun baik jumlah konsumen, jumlah kasus, serta jumlah narapidana terkait NAPZA ilegal. Padahal upaya-upaya untuk memberantas NAPZA ilegal juga terus ditingkatkan. Revisi UU Narkotika dan peluncuran UU Psikotropika di akhir 90-an, pembentukan Badan Narkotika Nasional, pembentukan Kesatuan Narkoba di tiap Kepolisian Resort, dan badan-badan anti narkoba hingga tingkat kelurahan merupakan sejumlah upaya demi menanggulangi masalah NAPZA di Indonesia dengan mengedepankan pemberantasan. Sebisa mungkin, jangan sampai ada NAPZA ilegal yang beredar!

Inkonsistensi antara tindakan dan hasil merupakan bahan refleksi bagi kerja-kerja pemberantasan NAPZA di manapun di seluruh dunia. Ditingkatkannya anggaran untuk pemberantasan diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus maupun konsumsinya, namun hasilnya justru terjadi peningkatan baik jumlah maupun konsumen NAPZA di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Perlu dicatat bahwa pelarangan sebuah NAPZA membawa peredarannya ke pasar gelap dimana produsen, pengedar, dan konsumennya tidak diketahui, terdaftar, dan terawasi. Bukan hanya itu, komposisinya pun tidak dapat diawasi, sehingga banyak NAPZA yang diproduksi dan diedarkan secara gelap kualitasnya sangat rendah.

Hal ini membuat seseorang harus mengonsumsi NAPZA berkali-kali untuk mendapatkan efek yang diharapkan. Kadang hal ini membuat kematian akibat keracunan bahan campuran (sering diduga over dosis padahal bukan). Dalam situasi ini, sebenarnya produsen dapat menghasilkan NAPZA siap jual dengan ongkos produksi yang sangat murah, sedikit bahan baku dan banyak bahan campuran.

Belum lagi, produksi gelap ini tidak perlu membayar pajak dan tidak perlu mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikat dari Depkes, misalnya.

Biaya produksi lainnya yang murah adalah sumber daya manusia (SDM). Produk ini tidak membutuhkan banyak SDM, kalaupun ada juga bebas pajak pendapatan, bebas asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, dll. Dengan ongkos produksi yang sangat murah ini, para produsen pun dapat menentukan harga sendiri karena tidak ada standarnya.

Tak heran jika kemudian para produsen dapat membiayai tentara lengkap dengan senjata untuk mengamankan produksi, membayar suap oknum petugas dan pejabat-pejabat yang berwenang di kepolisian atau bea cukai misalnya, untuk mengamankan distribusi, mengongkosi agen-agen distribusi (kurir) sehingga jika misalnya 1 kg yang tertangkap, 20 kg lainnya bisa beredar.

Sebuah kebijakan pelarangan yang membawa sebuah komoditi ke pasar gelap mendatangkan keuntungan tak terbatas kepada para produsennya.

Di sisi lain, konsumen harus membayar mahal NAPZA yang dikonsumsinya dengan alasan maraknya pemberantasan sehingga barang menjadi langka. Namun demikian, NAPZA ilegal tetap saja ada di jalanan. Karena tidak ada izin dan ketentuan resmi untuk mengedarkannya, NAPZA ilegal beredar di mana-mana dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak.

Mudahnya akses ini, ditambah tidak adanya persyaratan resmi untuk menjadi konsumen, membuat siapa saja yang penasaran dapat mencoba. Dan ketika seseorang pada konsumsi pertama menyukai rasanya, mereka akan membelinya lagi suatu waktu. Di beberapa kasus ada juga yang menjadi ketergantungan dan harus mengonsumsi secara rutin.

Konsumsi rutin membutuhkan biaya yang rutin pula. Tak jarang, karena sangat membutuhkan, para konsumen terpaksa harus melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan uang membeli NAPZA ilegal. Belum lagi, ketika kedapatan aparat memiliki NAPZA ilegal yang mengakibatkan hukuman penjara. Laporan BNN 2002-2006 menyatakan bahwa dari seluruh kasus narkoba, sekitar 73 persennya adalah pengguna (konsumen), pengedar 25%, dan produsen 2%.

[AdSense-A]

Dengan kebijakan pelarangan NAPZA, negara harus mengeluarkan biaya yang besar dan terus meningkat untuk: pemberantasan termasuk petugas-petugas di perbatasan, intelijen, unit razia yang turun ke jalan; dan mengurus narapidana termasuk pangan dan kesehatannya, belum lagi jika terus terjadi penangkapan, berarti penjara-penjara baru harus dibangun dan disediakan petugasnya.

Sementara, di dalam penjara pun tetap beredar NAPZA. Terakhir bahkan terdapat produksi narkoba di sebuah lapas di Jawa Timur. Namun dari upaya-upaya tersebut, keuntungan yang besar tetap terus terjadi dan negara tidak mendapatkan pemasukan sepeser pun dari keuntungan tersebut. Bahkan masyarakat menjadi tidak terlindung dari beredarnya NAPZA di pasar gelap ini.

Legalisasi yang diwacanakan memang perlu direncanakan dengan matang sehingga tidak terjadi seperti halnya rokok dengan tempat penjualan di mana saja, adanya promosi, dan harga ditentukan produsen. Yang perlu ditekankan adalah, regulasi dimana produsennya jelas terdaftar dengan komposisi bahan baku standar yang dapat diawasi, harga ditentukan oleh negara dan tidak ada promosi, tempat konsumsinya ditentukan dan harus tersedia di tiap wilayah untuk menghindari penjualan gelap karena jarak, konsumennya terdaftar dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Dengan diregulasinya NAPZA, termasuk ganja, tidak terdapat motif keuntungan karena harga ditetapkan atau disubsidi oleh negara, tidak beredar secara gelap dengan harga tinggi karena tersedia di tiap wilayah dengan harga terjangkau, jika perlu gratis. Informasi tentang batas aman konsumsi NAPZA dapat didiskusikan secara terbuka kepada konsumen dan keluarganya karena tidak tabu lagi untuk dibicarakan. Seluruh konsumen terdaftar dan dapat memeriksakan keadaan fisiologisnya terkait dengan konsumsi NAPZA-nya.

Masyarakat tidak perlu lagi terlibat dalam peredaran gelap NAPZA atas keuntungan yang menggiurkan. Tidak ada lagi orang yang mati akibat keracunan bahan campuran NAPZA, harus dipenjara karena NAPZA ilegal dan mengalami kondisi-kondisi negatif yang ada di dalamnya.

Konsumsi NAPZA tidak lagi berada di jalanan melainkan dengan setting medis sehingga peralatan konsumsinya steril. Untuk konsumsi dengan setting rekreasional, para penyajinya dapat dilatih untuk dapat memberikan informasi konsumsi aman dan ketrampilan memberikan pertolongan darurat jika dibutuhkan.  

Regulasi NAPZA pada akhirnya akan membawa pada konsekuensi sosial dan kesehatan yang terendah jika dibandingkan dengan pelarangan total ataupun legalisasi dengan promosi (liberalisasi).

Patri Handoyo

The author Patri Handoyo

Pencinta kopi dan perpaduan benzo-opioid. Menekuni kesenian selama hayat masih dikandung badan. Peneliti partikelir serta kontributor di beberapa kelompok advokasi dan pendidikan alternatif.

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.