Setelah akhir tahun lalu WHO merekomendasikan untuk secara internasional tidak melarang kratom dan turunannya, kemarin Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko bersepakat untuk mengembangkan riset tentang tanaman itu bersama peneliti, pengusaha, dan senator AS yang berkunjung ke Istana Presiden di Jakarta.
Curt Bramble, Senator Negara Bagian Utah menyatakan dalam pertemuan itu, kratom merupakan salah satu komoditas penting di negaranya. Berbagai jenis produk kratom menjadi pilihan untuk meredakan nyeri, gangguan cemas, serta pengganti obat-obatan opioid yang sangat adiktif.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Moeldoko mengungkapkan adanya usulan BNN untuk melarang pemanfaatan kratom di bidang kesehatan. Namun, ia juga menyatakan pendapat peneliti yang menjadi delegasi kunjungan tersebut bahwa kratom bukanlah psikotropika. Karenanya, Moeldoko menginginkan laporan kajian soal tanaman ini supaya tidak terus jadi bahan perdebatan.
Pertemuan tersebut membicarakan soal aspek kesehatan, nilai ekonomi, dan kelestarian lingkungan dari budi daya kratom.
Moeldoko menegaskan, lantaran tanaman ini telah menyejahterakan banyak orang dan menjaga lingkungan, ia ingin memastikan agar kratom jadi komoditas yang diatur dengan baik.
Selain riset, pertemuan tersebut juga menawarkan kerja sama untuk pengembangan kratom sebagai komoditas herbal berskala ekspor. Tawaran kerja sama itu diinisiasi American-Indonesian Chamber of Commerce, American Kratom Association, dan Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau yang menjadi asosiasi petani kratom di Indonesia. Mereka berdalih, kratom bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kedua negara.
Salah satu perhatian dalam kerja sama tersebut adalah peningkatan mutu produk yang bakal diekspor terutama agar lebih higienis, karena beberapa kali produk kratom tercemar bakteri dan logam berat.
Moeldoko berharap kolaborasi beserta risetnya ini akan bermanfaat bagi dunia. Ia juga menekankan perlunya institusi pendidikan lokal maupun AS yang terlibat. Universitas Johns Hopkins di AS sudah lama melakukan kajian tentang kratom, sedangkan Indonesia punya tanamannya.
Paru-Paru Dunia
Di kesempatan terpisah, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji sangat berharap agar budi daya kratom tidak dilarang. Untuk itu, ia beserta jajarannya sedang melakukan berbagai penelitian tentang tanaman itu. Mereka meminta waktu minimal lima tahun untuk bisa memperoleh bukti ilmiah awal tentang kegunaannya.
Nampaknya pertemuan Moeldoko dengan delegasi dari AS kemarin cukup menjadi sinyal positif bagi Sutarmidji dan ratusan ribu petani kratom di Kalimantan Barat. Pasalnya alih-alih dilarang, ia berharap agar tata niaga kratom diatur sedemikian rupa seperti dibuatkan kerja sama dengan negara-negara lain agar memudahkan petani untuk melakukan ekspor.
Menurut pengakuan Sutarmidji, seorang senator AS pernah ke Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan siap membangun pabrik pengolahan kratom karena memang ekspor kratom terbesar adalah ke Negara Paman Sam. Tapi tuturnya, pemerintah akan menentukan kratom sebagai narkotika golongan satu pada tahun ini.
Selain AS, Sutarmidji juga mengaku kalau sebuah CSR perusahaan Jepang meminta supaya pohon-pohon kratom di Kapuas Hulu jangan ditebang. Mereka siap membantu melakukan penelitiannya.
Sutarmidji menambahkan, di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 20 jutaan pohon kratom. Ditambah lagi taman nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum yang berlokasi di kabupaten itu ditetapkan UNESCO sebagai paru-paru dunia. “Kalau kratom dilarang dan ditebangi, gundul itu Kapuas Hulu!” pungkasnya.
Sambil menanti hasil-hasil kajian mengenai khasiat pengobatan dan/ atau dampak merugikan kratom, pemerintah akan terus menjadikannya sebagai komoditas ekspor. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku saat ini tidak menjadikan kratom sebagai barang yang dilarang untuk ekspor.
