Persoalan prostitusi yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sama sulitnya. Dengan era otonomi daerah, peranan Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi sangat menentukan dalam menyikapi masalah prostitusi. Dalam kalkulasi matematis, melokalisir komplek rumah bordil akan memudahkan dalam penanganan berbagai program baik pengendalian penyakit, pemberian layanan kesehatan, pemberdayaan perempuan, maupun upaya pengalihan pemenuhan ekonomi.
Di sisi lain, konsekuensi diberlakukannya pembubaran lokalisasi berujung pada hilangnya hak untuk mencari penghasilan dan mendapatkan perlindungan hukum. Terutama dialami oleh perempuan (pelacur) yang diposisikan sebagai ‘common enemy’ sehingga dikesankan boleh diperlakukan sewenang-wenang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan prostitusi dan program kesehatan dan sosial dalam meminimalisir dampak dari pembubaran prostitusi.
Dengan pendekatan kualitatif dengan terinspirasi dari Etnography, dilakukan pula cross check terhadap penelitian sebelumnya, dan digunakan metode reflexifiy untuk menjaga kualitas data dan meminimalisir unsur subyektifitas dari peneliti. Lokalisasi Saritem-Bandung diambil sebagai area penelitian.
