Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi tahun depan untuk memilih kepala negara dan wakil rakyat baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Pesta demokrasi ini memakai dana yang bisa dibilang “luar biasa” hingga tentu saja para calon-calon pejabat bangsa itu akan berebut untuk memikat hati rakyat.
Artikel ini karya Armandho CB Rumpaidus, salah seorang peserta Lokakarya Jurnalisme Warga yang diselenggarakan Rumah Cemara di Jayapura, pada 17-20 Juli dan 21–23 November 2018.
Papua juga akan turut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Baliho-baliho calon anggota legislatif sudah mulai bertebaran di pinggir jalan kota dan desa. Bahkan kendaraan dan kalender 2019 tidak luput dari gambar wajah mereka.
Euforia kampanye akan sangat menggelora di seantero republik ini hingga ke Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/ kota. Berbagai jurus merayu pun akan dilakukan untuk menjadi penguasa lima tahunan di negeri ini. Ada wajah lama, ada pula wajah baru. Namun nasib semuanya ada di tangan rakyat, sang pemilik suara di tempat pemungutan suara.
Menjelang akhir 2018, Dinas Kesehatan Provinsi Papua merilis jumlah kumulatif pengidap HIV-AIDS di Papua per 30 September 2018 sebanyak 38.874 kasus. Lima besar kabupaten/ kota dengan jumlah pengidap terbanyak yakni Kabupaten Nabire (7.420 kasus), Kota Jayapura (6.189 kasus), Kabupaten Jayawijaya (5.964 kasus), Kabupaten Mimika (5.670 kasus), dan Kabupaten Jayapura (2.918 kasus).
Sebanyak 78 persen dari total pengidap HIV itu berusia di atas 17 tahun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak pilih pada pesta demokrasi 2019 nanti. Ditelisik lebih jauh, dari total daftar pemilih tetap (DPT) di Papua yang mencapai 3.517.447 orang, sebanyak 30.322 di antaranya adalah ODHA (orang dengan HIV-AIDS). Jumlah pemilih yang tidak sedikit dan cukup berpengaruh dalam pemilu nanti.
Lantas, apakah ada calon legislator dan kepala daerah yang memiliki visi pro kepada mereka? Ataukah mereka (ODHA) hanya dilihat sebelah mata? Tentunya kita berharap ada kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa merangkul mereka, agar tidak ada kesenjangan apalagi diskriminasi terhadap mereka.
Jangan sampai mereka hanya dijadikan komoditas politik, yang nantinya setelah pesta demokrasi usai, mereka dilupakan. Habis manis sepah dibuang.
Kami butuh pemimpin yang melihat tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya!
Papua secara khusus dan Indonesia secara umum, tentu memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh wakil rakyat maupun lembaga eksekutif. Namun, jangan sampai melupakan hak warga negara, termasuk ODHA. Karena sejatinya, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.
Negara atau pemerintah harus menfasilitasi ODHA untuk beraktivitas layaknya masyarakat umum. Mereka juga mampu berprestasi tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Jangan melihat mereka sebelah mata. Lihatlah mereka dengan mata hati.
Di ajang Homeles World Cup (HWC) Meksiko 2018, Timnas Indonesia meraih posisi 9 dari 47 negara yang berpartisipasi. Bukankah ini suatu kebanggaan ada warga negara yang membawa harum nama Indonesia di kancah internasional?
Sekali lagi, ODHA adalah warga negara yang memiliki hak pilih pada setiap pesta demokrasi sehingga pejabat negara wajib membuat kebijakan dan program yang berpihak kepada mereka. Negara kita menganut asas demokrasi, bukan negara otoriter ataupun kerajaan sehingga, semua warga negara harus diperlalukan seadil-adilnya.
Pesta demokrasi atau pemilihan umum akan berisi banyak kisah. Selamat datang tahun politik 2019 di negeriku tercinta Indonesia dan provinsi kebanggaanku Papua. Semoga bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Karena sejatinya, kita memakai asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat!
