Tenggat “Drug Free ASEAN 2015” terlewat tiga tahun tanpa tercapai tujuannya yaitu kendali peredaran narkoba (narkotika dan obat/ bahan berbahaya) di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Pendekatan pidana penanggulangan narkoba menggunakan kekuatan senjata dan pemenjaraan, kembali digalakkan Pemerintah RI menjelang tenggat “Indonesia dan ASEAN Bebas Narkoba 2015”. Kebijakan yang dikenal sebagai “perang terhadap narkoba” ini dapat diamati dari penolakan Joko Widodo terhadap grasi 64 terpidana mati kasus narkoba, dua bulan pascapelantikannya sebagai Presiden RI pada akhir 2014. Sepanjang 2015-2016, 18 terpidana dieksekusi mati.
Telaah historis, politik, sosial, dan kesehatan masyarakat mengindikasikan bahwa pendekatan “perang terhadap narkoba” di Indonesia tidak dilandaskan kaidah-kaidah ilmiah yang mengetengahkan konteks lokal sebagai bahan pertimbangan kebijakan publik, namun lebih sebagai wujud keberpihakan Indonesia terhadap kebijakan negara-negara barat yang menginisiasi “war on drugs”, terutama pasca-Perang Dunia II.
Di sisi lain, Indonesia memiliki pengalaman mengendalikan narkoba melalui layanan kesehatan umum, yaitu Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) yang menjadi wujud pengendalian konsumsi harian narkotika masyarakat. Di samping itu, Indonesia juga berpengalaman memfasilitasi konsumsi narkoba yang lebih sehat melalui Layanan Alat Suntik Steril (LASS) untuk mencegah penularan HIV dan Hepititis C.
