close

Featured

Kebijakan

Indonesia Darurat Kebijakan Berbasis Ilmiah

FixingScienceLead.0

Pada konferensi pers 24 Juni 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan, bahwa kebijakan terkait Covid-19 harus selalu didasari pada data sains. Namun, hal itu nampaknya tidak selalu berlaku bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia, berdasarkan rapat koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai BNN, telah merumuskan kesimpulan sebagai jawaban Indonesia untuk Komite Ahli Ketergantungan Obat WHO. Kami percaya, kesimpulan itu tidak diambil berdasarkan bukti, namun, sekedar opini dan stigma terkait pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis.

Selengkapnya
Layanan

Absurdnya Tes Urine Narkoba dan Kewajiban Rehabilitasi (Bagian 3 – selesai)

MW-CE146_rehab__MG_20140516121432

Di dua artikel sebelumnya, saya telah membahas ketidakefektivan tes urine dalam menekan konsumsi dan peredaran narkoba serta putusan tebang pilih untuk rehabilitasi. Kali ini, saya ingin mengajak kalian melihat bagaimana penerapan kebijakan absurd yang sejak awal ditujukan untuk menyukseskan “perang terhadap narkoba” berskala global di wilayah Indonesia. Selamat membaca!

Selengkapnya
Layanan

Absurdnya Tes Urine Narkoba dan Kewajiban Rehabilitasi (Bagian 1)

hair-follicle-test

Terdeteksinya kandungan narkoba dalam tubuh seseorang biasanya berbuntut proses pidana. Uji air seni untuk mengetahui kandungan narkoba dalam tubuh atau akrab disebut tes urine, kerap dilakukan aparat tanpa indikasi awal pelanggaran UU Narkotika, yakni memiliki, membawa, menjual, atau menawarkan narkoba. Kebiasaan ini dilakukan untuk menjerat konsumen (dalam UU disebut penyalah guna) narkoba yang ancaman hukumannya bisa sampai empat tahun penjara.

Selengkapnya
1 … 33 34 35 36 37 … 69
Page 35 of 69