Bersama 96 perwakilan negara lain, Republik Indonesia ikut menandatangani Konvensi Tunggal PBB tentang Obat-obatan Narkotika 1961.
Kebijakan
Sangat disayangkan, ingatan manusia selama ribuan tahun akan potensi ganja, koka, atau opium tergerus oleh penerapan selama 60 tahun Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika. Glorifikasi “perang terhadap narkoba” sejak 1971 bahkan merusak memori sebagian orang sehingga mencap buruk zat-zat tersebut meski bukti ilmiah akan faedahnya melimpah.
Kecuali yang dikembangkan di laboratorium, kisah awal konsumsi suatu zat yang dikategorikan sebagai narkoba kebanyakan berupa kebiasaan komunitas di wilayah tertentu. Misalnya, konsumsi kaktus peyote (Lophophora williamsii) oleh penduduk asli Amerika di Meksiko sejak 5.700 tahun lalu terutama dalam upacara keagamaan.
Tidak ada risalah tertulis kapan tepatnya istilah “narkoba” digunakan masyarakat hingga meluas seperti sekarang ini. Narkoba adalah akronim narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Setidaknya itu yang tertulis di Kamus dalam situs web Rumah Cemara. Sejumlah literatur pun mengurai kata-kata yang sama untuk akronim tersebut.
Narkoba telah dimanfaatkan umat manusia puluhan ribu tahun lalu atas kandungan zat psikoaktifnya baik untuk pengobatan, ritual keagamaan, maupun rekreasi. Di zaman bernegara seperti sekarang ini, pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk komoditas tersebut baik menuruti kesepakatan alias konvensi internasional atau berdaulat penuh dan mengabaikan konvensi.
Setidaknya sejak 1971 hingga kini, pemberantasan dan penghukuman menjadi paradigma kebijakan narkoba nasional. Kebijakan represif tersebut tak bisa dilepaskan dari konteks kesepakatan atau konvensi PBB tentang narkotika (1961), psikotropika (1971), dan pemberantasan keduanya (1988). Indonesia merupakan negara anggota yang patuh sekembalinya ke PBB pascatumbangnya kekuasaan Presiden Sukarno.
Indonesia mendapat nilai rendah dalam hal kebijakan narkoba. Berdasarkan Indeks Kebijakan Narkoba Global yang dirilis bulan ini, Indonesia berada di peringkat ke-28 dari 30 negara yang dinilai. Indonesia mendapat nilai 29 dari skala 0 sampai 100. Negara berperingkat terbaik adalah Norwegia dengan nilai 74 dalam indeks tersebut.
Satu tahun sudah UU Cipta Kerja, kerap disebut omnibus law, yakni gabungan dari berbagai macam peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada, disahkan oleh DPR RI. Menjelang pengesahannya, berbagai penolakan dilakukan sejumlah kalangan secara serentak. Mulai dari buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, hingga anak STM.
Buntut dari kematian lima warga Tasikmalaya, Jawa Barat awal Oktober lalu, seorang teman sekampung mereka yang bekerja di sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jakarta dicokok polisi dua belas hari setelah kawanan tadi menenggak oplosan maut tersebut. Ia digelandang ke markas Polres Tasikmalaya gegara mencuri alkohol berkadar 96 persen dari tempatnya bekerja.
Sidang gugatan atas UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi RI (MK) hari ini (12/10) menghadirkan dua ahli dari pihak pemohon untuk menjelaskan praktik pengaturan ganja medis di kawasan Asia, terutama Korea Selatan (Korsel) dan Thailand.