Setiap 1 Mei, Hari Buruh Internasional diperingati di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Panggung-panggung orasi dan arak-arakan tuntutan biasanya dipenuhi isu-isu klasik: upah minimum, jaminan sosial, dan hak berorganisasi. Namun, di luar radar wacana publik itu, ada kelompok yang bahkan tidak sampai ke titik “diupah”—karena mereka belum (atau tidak pernah) diberikan kesempatan untuk bekerja.
Beberapa waktu lalu, Kepala BNN, Petrus R Golose memperingati masyarakat akan bahaya narkopolitik. Jenderal bintang tiga itu mengemukakan satu contoh kejadian di Sumatra Selatan di mana seorang politikus membagi-bagikan narkoba saat mengumpulkan massa.
Pekan lalu, Gubernur Bali, I Wayan Koster menandatangani sebuah surat keputusan yang menetapkan 29 Januari sebagai Hari Arak Bali. Alasan pemilihan tanggal itu ialah untuk mengenang terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/ atau Distilasi Khas Bali selain tujuan-tujuan lain yang berhubungan dengan pelestarian budaya.
Ini adalah tayangan dari diskusi publik (18 November 2022) soal pentingnya definisi pemulihan yang ajek di UU Narkotika. Seorang pakar di kegiatan ini, dr. Benny Ardjil, SpKJ meyakini, adanya definisi tersebut akan mengurai kekusutan ketentuan yang sering menjadi “pasal karet” dalam implementasi UU ini.
Beberapa waktu lalu, saya beradu pendapat dengan seorang kolega saat mengulas benzo (alprazolam, clonazepam, dsb.) untuk pengobatan gangguan cemas. Ketika itu kami sedang “menginterogasi” seorang praktisi kesehatan jiwa yang bilang kalau pengidap kecemasan atau gangguan kejiwaan pada umumnya bisa mendatangi layanan kesehatan publik seperti puskesmas termasuk di antaranya klinik yang disediakan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Awal tahun ini, pemerintah mengirim rancangan UU Narkotika terbaru ke parlemen untuk segera disahkan. UU tersebut sejak 2016 selalu terdaftar di Program Legislasi Nasional DPR RI untuk direvisi.
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengumumkan amnesti bagi hampir tujuh ribu orang yang dihukum atas kepemilikan ganja berdasarkan hukum federal atau nasional AS. Keputusan ini berlaku bagi mereka yang dihukum atas kepemilikan ganja untuk konsumsi pribadi tanpa maksud untuk mengedarkannya.
Hasil sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh pemerintah dibahas bersama Komisi III DPR RI kemarin (3/10). Salah satu anggota komisi tersebut, Taufik Basari mengingatkan bahwa saat ini, revisi UU Narkotika juga sedang dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan parlemen.
