close

Kebijakan

Kebijakan

Alasan “Perang terhadap Narkoba” masih Laku

WhatsApp Image 2022-06-28 at 5.04.58 PM

Tahun ini, dunia memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perdagangan Gelap Narkoba untuk yang ke-34 kalinya. Di Indonesia, peringatan ini dinamai “Hari Anti-Narkoba Internasional”.

Selengkapnya
Kebijakan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Pembahasan RKUHP yang Tak Libatkan Masyarakat

WhatsApp Image 2022-06-24 at 11.33.27 PM

Setelah rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan tim pemerintah mengenai RKUHP pada 25 Mei 2022 hingga diskursus RKUHP merebak seminggu belakangan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengundang Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk berdiskusi.

Selengkapnya
Kebijakan

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

WhatsApp Image 2022-05-12 at 1.42.08 PM

Presiden Jokowi mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 9 Mei 2022. UU ini telah diusulkan sejak periode kerja DPR RI 2014-2019 dan baru disahkan parlemen pertengahan April lalu.

Selengkapnya
Kebijakan

Ganja dan Alkohol: Masih Relevankah Pelarangan Keduanya?

WhatsApp Image 2022-04-21 at 5.25.40 PM

Ganja dan alkohol mengandung zat psikoaktif atau memabukkan. Manusia mengenal efek psikoaktif alkohol dengan cara meminumnya sejak ribuan tahun lalu. Komponen utama minuman beralkohol adalah etanol dan air hasil fermentasi ragi dan gula pada biji-bijian (gandum, beras, dsb.), buah-buahan, atau sayur-sayuran (kentang, wortel, dsb.).

Selengkapnya
Kebijakan

Solusi Reformasi Kebijakan Narkotika Tidak Tepat dengan Rehabilitasi Wajib Berbasis Hukuman

1200×0

Pada 6 Desember 2021 disepakati Daftar Prolegnas Prioritas 2022. Salah satu yang ada di daftar tersebut adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Per 14 Januari 2022, Pemerintah mengirimkan RUU Narkotika kepada DPR untuk dibahas. DPR RI menindaklanjutinya dengan mengelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM tentang isi RUU tersebut Kamis, 31 Maret 2022.

Selengkapnya
Kebijakan

Hukum Adat dalam RKUHP

sidang-adat-dayak-atas-kasus-penghinaan-7

Pasal 2 RKUHP memuat aturan tentang living law atau bisa diartikan sebagai hukum yang hidup di masyarakat, sebagian berbentuk hukum adat. Namun pasal tersebut mengundang polemik karena ketidakjelasan definisi soal living law itu sendiri. Ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi atau pemidaan berlebih karena aparat hukum bisa mendefinisikan hukum ini berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas.

Selengkapnya
1 2 3 19
Page 1 of 19