Mumpung masih hangat, yuk kita bahas lagi soal Hari Pendidikan Nasional. Tema yang dipilih pemerintah tahun ini cukup menarik, yaitu “Serentak Bergerak, Mewujudkan Merdeka Belajar”. Keren, kan?
Kebijakan
Masalah narkotika di negara ini tidak kunjung usai meskipun sudah ada peraturan khusus dan propaganda “perang terhadap narkoba”. Ini terlihat dari berbagai pemberitaan mengenai kasus hukum yang kebanyakan menjerat konsumennya. Mereka dijerat dengan hukuman maksimal, padahal barang buktinya hanya cukup untuk konsumsi dua-tiga hari – bukan berkilo-kilogram.
Mahkamah Konstitusi RI kembali menggelar persidangan untuk perkara permohonan uji materil pasal pelarangan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan pagi ini (21/4). Permohonan ini diajukan oleh tiga orang Ibu dari anak-anak yang mengidap lumpuh otak (cerebral palsy) yang menginginkan adanya pengobatan menggunakan narkotika golongan I (senyawa ganja) sebagaimana sudah banyak berkembang di dunia. Mereka adalah Ibu Dwi Pertiwi, Ibu Santi Warastuti, dan Ibu Nafiah Murhayanti.
Komisi Obat-Obatan Narkotika (CND) PBB resmi mengeluarkan ganja dari golongan empat narkotika dalam Konvensi Tunggal tentang Obat-Obatan Narkotika 1961. Penghapusan itu mendapat 27 suara dari 53 negara anggota CND pada 2 Desember 2020. Ini kemajuan yang menunjukkan bahwa ganja memiliki khasiat obat, bukan sekadar zat psikoaktif yang rawan disalahgunakan dan berbahaya di bawah Konvensi 1961.
Jokowi mengangkat Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang bukan dokter sebagai Menteri Kesehatan RI. Ini merupakan kali pertama sejak Indonesia merdeka menteri kesehatan tidak dijabat oleh seorang dokter dengan latar pendidikan medis.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan akan menggratiskan vaksin covid-19 bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan lewat siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (16/12). Hal ini mematahkan skenario yang berkembang sebelumnya bahwa vaksinasi covid-19 akan berbayar sesuai produsennya, misal buatan Sinovac asal Tiongkok dipatok Rp200.000 per dosis atau buatan Pfizer asal AS Rp283.000 per dosis.
Setelah melalui sebuah voting ketat, Komisi PBB untuk Narkotika (CND) akhirnya mengeluarkan ganja dari Golongan IV Konvensi 1961 namun tetap mempertahankannya di Golongan I. Keputusan itu terjadi pada Rabu, 2 Desember 2020. Sejumlah media melansir, keputusan PBB ini diharapkan mendorong banyak negara untuk meningkatkan aksesnya terhadap obat-obatan berbahan ganja, serta memicu lebih banyak kajian ilmiah tentang khasiat ganja untuk kesehatan.
Rekomendasi Komite Ahli Ketergantungan Obat (ECDD) WHO untuk membenahi penggolongan ganja dalam Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 (Konvensi 1961) akhirnya diputuskan lewat pemungutan suara Kamis kemarin di Wina, Austria. Sidang diikuti 53 negara anggota Commission on Narcotic Drugs (CND), organ yang merumuskan kebijakan narkoba dalam sistem PBB.
Indonesia turut menandatangani deklarasi politik untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada 2030 nanti. Penandatanganan itu dilakukan dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi PBB pada 2016.
Ketentuan dalam UU Narkotika yang melarang pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang mengajukan gugatan adalah tiga orang ibu yang anaknya didiagnosis mengidap lumpuh otak (cerebral palsy).