Video produksi Kitsch TV ini menggabungkan antara bincang komunitas dan pertunjukan musik. Di episode kali ini, mereka mengundang Patri Handoyo, Pengasuh Media & Data Rumah Cemara sekaligus penulis Menggugat Perang terhadap Narkoba (2018) untuk membicarakan ganja medis yang sedang cukup marak diperbincangkan masyarakat.
Infografis ini menggambarkan kondisi pemenuhan hak dasar WBP dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS di Rutan dan Lapas hasil temuan lapangan kami di 8 UPT Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta.
Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan meminta agar bukti ilmiah terhadap klaim-klaim penelitian soal ganja medis dibuka kepada publik. Koalisi juga mempertanyakan sikap pemerintah yang menolak rekomendasi WHO terkait penggunaan ganja untuk kesehatan.
Pada konferensi pers 24 Juni 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan, bahwa kebijakan terkait Covid-19 harus selalu didasari pada data sains. Namun, hal itu nampaknya tidak selalu berlaku bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia, berdasarkan rapat koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai BNN, telah merumuskan kesimpulan sebagai jawaban Indonesia untuk Komite Ahli Ketergantungan Obat WHO. Kami percaya, kesimpulan itu tidak diambil berdasarkan bukti, namun, sekedar opini dan stigma terkait pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis.
Masyarakat yang memanfaatkan tanaman ganja untuk pengobatan di Indonesia terus ditemukan. Media pun memberitakannya lantaran para pelakunya dibekuk polisi karena UU Narkotika kita yang sangat represif dan rentan penyelewengan akibat banyaknya “pasal karet”.
Masih ingat Rafli Kande? Itu lo, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Aceh yang awal tahun ini usul agar Indonesia ekspor ganja.
Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Pemerintah dan DPR RI menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Senin, 30 Maret 2020. Presiden RI menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menindaklanjuti Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. Status itu diputuskan oleh Kepala BNPB RI melalui Keputusan No. 9A Tahun 2020.
Koalisi Pemantau Peradilan meminta Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) RI menerbitkan peraturan bersama untuk memperketat penggunaan kewenangan penahanan. Peraturan bersama itu dibuat sebagai langkah darurat untuk mencegah meluasnya wabah covid-19 di lingkungan kerja penegakan hukum.
Satu lagi video karya Kurzgesagt – In a Nutshell yang membahas soal khilaf pelarangan narkoba terutama ganja. Video ini mengulas satu per satu dari tiga argumen “kenapa ganja harus tetap ilegal” yang sangat tampak meyakinkan. Apa saja argumen-argumen tersebut, bagaimana tiap argumen tidak tepat secara ilmu pengetahuan? Simak videonya berikut:
