close

Kebijakan

Kebijakan

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Uji Materi UU Narkotika

a135d6b0-67fb-4097-8461-ee005b3c5410

Ketentuan dalam UU Narkotika yang melarang pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang mengajukan gugatan adalah tiga orang ibu yang anaknya didiagnosis mengidap lumpuh otak (cerebral palsy).

Selengkapnya
Kebijakan

Cerebral Palsy dan Cannabidiol Oil (Minyak Ganja)

vlcsnap-2020-11-03-10h22m09s464

Hertiana Prasetyowati (54 tahun) bercerita tentang pengalaman merawat anaknya yang mengidap cerebral palsy, dan bagaimana ia mendapat rekomendasi minyak ganja untuk membantu pengobatan anaknya.

Selengkapnya
Kebijakan

Minyak Ganja dan Hak Konstitusional Pasien Cerebral Palsy

Foto-5

Cerebral palsy (CP) alias lumpuh otak adalah gangguan atau kelainan neurologis yang memengaruhi gerak, pembentukan otot, dan koordinasi tubuh seseorang. Kelainan ini bisa berbeda antara satu pasien dengan pasien lainnya atas jenis dan tingkat kerusakan yang dimiliki setiap orang. Karena otak terdiri dari berbagai bagian, maka setidaknya terdapat empat jenis CP dengan gejala yang beragam dan dialami oleh pengidapnya seumur hidup.

Selengkapnya
Kebijakan

KlirCet – Ganja Medis

Untitled2

Video produksi Kitsch TV ini menggabungkan antara bincang komunitas dan pertunjukan musik. Di episode kali ini, mereka mengundang Patri Handoyo, Pengasuh Media & Data Rumah Cemara sekaligus penulis Menggugat Perang terhadap Narkoba (2018) untuk membicarakan ganja medis yang sedang cukup marak diperbincangkan masyarakat.

Selengkapnya
Kebijakan

Pemerintah Harus Buka Dasar Ilmiah Menolak Rekomendasi WHO tentang Ganja Medis

Canna Lance

Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan meminta agar bukti ilmiah terhadap klaim-klaim penelitian soal ganja medis dibuka kepada publik. Koalisi juga mempertanyakan sikap pemerintah yang menolak rekomendasi WHO terkait penggunaan ganja untuk kesehatan.

Selengkapnya
Kebijakan

Indonesia Darurat Kebijakan Berbasis Ilmiah

FixingScienceLead.0

Pada konferensi pers 24 Juni 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan, bahwa kebijakan terkait Covid-19 harus selalu didasari pada data sains. Namun, hal itu nampaknya tidak selalu berlaku bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia, berdasarkan rapat koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai BNN, telah merumuskan kesimpulan sebagai jawaban Indonesia untuk Komite Ahli Ketergantungan Obat WHO. Kami percaya, kesimpulan itu tidak diambil berdasarkan bukti, namun, sekedar opini dan stigma terkait pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis.

Selengkapnya
Kebijakan

Pemerintah Diminta Mulai Teliti Manfaat Ganja untuk Kesehatan Mental akibat Wabah Korona

How-marijuana-benefits-mental-health-730×474

Masyarakat yang memanfaatkan tanaman ganja untuk pengobatan di Indonesia terus ditemukan. Media pun memberitakannya lantaran para pelakunya dibekuk polisi karena UU Narkotika kita yang sangat represif dan rentan penyelewengan akibat banyaknya “pasal karet”.

Selengkapnya
1 2 3 4 13
Page 2 of 13