The First International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health resmi dibuka Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), Hasto Wardoyo di Yogyakarta, Senin (30/9). Sejumlah persoalan seperti pernikahan anak, kehamilan yang tidak diinginkan, dan persalinan di antara remaja usia 15-19 tahun menjadi pembahasan dalam konferensi selama tiga hari ini.
Kenapa kita harus protes soal RKUHP? Karena #OrangBaikBisaKena juga. Kok bisa? Simak utas berikut!
21 tahun lalu, kekuasaan rezim militer Soeharto telah runtuh setelah 32 tahun berkuasa. Namun ternyata Reformasi 98 belum dapat menyelesaikan problem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari beberapa masalah yang ada saat ini. Berikut adalah daftar permasalahannya:
Berbagai kasus kekerasan oleh polisi yang memakan korban jiwa dan luka-luka dalam demonstrasi belakangan ini memunculkan lagi pertanyaan tentang reformasi Kepolisian RI (Polri). Kepolisian harus jadi institusi yang punya kendali dan mengedepankan pendekatan berbasis prinsip hak asasi manusia dalam menghadapi persoalan dengan publik.
Tes urine secara paksa kepada sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di sekitar gedung DPRD Jawa Barat, di Bandung, Selasa (24/9) lalu, telah menyalahi prosedur. Pemeriksaan air seni untuk mengetahui kandungan narkoba saat itu tidak tepat karena dilakukan terhadap orang-orang yang diamankan atas perkara berbeda, yaitu unjuk rasa.
Situs kencan online bukan barang baru, dan penggunanya pun sangat banyak. Dari mulai lajang sampai orang-orang yang sudah berpasangan tak luput dari “keranjingan” kencan online ini. Sampai-sampai, orang tua yang menunggu anak-anaknya pulang sekolah pun banyak yang menghabiskan waktu dengan beraktivitas di situs kencan online.
Halo, perkenalkan nama saya Jo. Saya mempunyai keluhan di kelamin saya yang sering keluar nanah. Mulanya saya berhubungan dengan mantan saya yang sudah lama saya tidak sentuh. Nah jarak 5-6 hari kemudian, saya mulai merasa aneh saat kencing, terasa sakit parah, belum lagi keluar nanah dan sampai sekarang pun masih seperti itu.
Dari ramainya perdebatan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019, salah satu yang menarik adalah pasal tentang alat kontrasepsi, yaitu Pasal 481: “Setiap orang yang tanpa hak secara terang‑terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang‑terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang‑terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana denda paling banyak Kategori I.”
