Saya terhenyak, geleng-geleng kepala waktu menyalakan televisi kemarin sore (20/2). Selepas rapat di kantor, saya ingin tahu perkembangan rencana pulangnya pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab dari Arab Saudi besok (21/2). Betapa saya kecewa mendapati tiga stasiun televisi berita nasional menyiarkan breaking news, tentu saja secara langsung. Lama lagi!
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan diputuskan Rapat Paripurna DPR RI besok, 14 Februari 2018, akan menentukan masa depan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. Rumah Cemara mencatat sejumlah hal penting bila RKUHP disahkan dan akan menjadi awal kegagalan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia.
Rapat paripurna Komisi III DPR RI pada 14 Februari 2018 mendatang akan membahas nasib draft RKUHP dan keputusan untuk mengesahkan baru akan terjawab pada saat rapat paripurna tersebut. Menanggapi hal tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyampaikan beberapa catatan sebagai alasan kuat untuk menolak pengesahan RKUHP yang saat ini ada.
Pernyataan Pers atas Dimasukkannya Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan KUHP
Proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah selesai dan akan segera disahkan Februari 2018 mendatang. Tindak pidana narkotik dimasukkan sebagai pidana khusus di dalamnya. Kami menilai, hal tersebut akan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum khususnya bagi konsumen narkotik.
Kalau ada calon-calon kepala daerah yang sesumbar ingin memberantas LGBT, saya bertaruh, mereka tidak menyatakannya secara sungguh-sungguh. Mohon dimaafkan saja, mereka hanya ingin mendongkrak popularitasnya. Tidak lebih!
Oleh Empowerment and Justice Action
Drug Policy adalah suatu terminologi yang disadur dari bahasa Inggris, dan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat sering diterjemahkan sebagai Kebijakan NAPZA. Istilah NAPZA, juga merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dalam pelbagai kajian dipakai secara bergantian dengan istilah narkoba dan/atau NAZA. Dalam pelbagai kesempatan, kami lebih sering menerjemahkan drug policy sebagai kebijakan penanggulangan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Istilah tersebut kami pergunakan setelah merujuk terjemahan terhadap istilah serupa dari bahasa Inggris seperti criminal policy dan/atau penal policy yang diterjemahkan oleh para pakar hukum pidana sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dan/atau kebijakan pemidanaan/penjatuhan saknsi dalam hukum pidana.
Pernahkah terpikirkan, apa jadinya jika anak Anda yang baik, sopan, dan tidak pernah melawan orang tua tiba-tiba terlibat masalah narkoba, terjaring razia atau ditahan polisi? Atau, mungkin teman Anda yang berbakat di sekolah atau tempat kerjanya tersangkut masalah pidana narkoba?
PERNYATAAN BERSAMA
Problem kriminalisasi adalah salah satu dari sekian banyak masalah dalam UU Narkotika. UU Narkotika juga menyimpan masalah dalam banyak aspek. Pengaturan yang buruk ini pada akhirnya akan merugikan para konsumen dan pasien yang ketagihan narkotika yang coba diselamatkan oleh Negara, sebagaimana instruksi dari Presiden Jokowi
