Bandung, Media & Data RC (6/6) – Penahanan Muchlis Adjie, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kalianda, oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (30/5) memperpanjang daftar aparat yang terlibat dalam bisnis narkoba. Muclish disangka menerima transfer uang dari narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba di lembaga yang dipimpinnya.
Setelah kerusuhan di Rutan Mako Brimob Depok, Jawa Barat (8-12 Mei 2018), publik kembali digegerkan serangan bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur (13 dan 14 Mei 2018). Sasarannya tiga gereja dan Polrestabes Surabaya. Di Sidoarjo, bom meledak di rumah susun kediaman terduga teroris.
Korban tewas akibat minuman oplosan bertambah. Di Kabupaten Bandung saja jumlahnya mencapai 44 jiwa dari total 307 orang yang dirawat di tiga rumah sakit. Dinas kesehatan setempat sampai menetapkan kejadian luar biasa pada 6-12 April lalu.
Dua tahun lalu, Rumah Cemara pernah menggelar diskusi bertajuk “Perda Miras: Melindungi atau Menyodorkan Oplosan ke Tengah Masyarakat?” (3/6/16). Diskusi yang menghadirkan akademisi dan pegiat pengurangan dampak buruk konsumsi NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) di Bandung itu mengungkap, terdapat kaitan antara pelarangan minuman beralkohol dengan kasus keracunan minuman oplosan.
By Aditia Taslim, Asia and the Pacific NGO Delegate
Executive Director of Rumah Cemara, Indonesia
Recently, a draft of revisions to the Book of Penal Code[1], known as KUHP was submitted to the Parliament of Indonesia. The revision of KUHP is seen by many civil society organisations and alliances as an insult to the democratic process in Indonesia. If approved, the revision will enforce further criminalisation of women, children, indigenous peoples and other marginalised groups, including people living with HIV (PLHIV) and people from the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community.
Saya terhenyak, geleng-geleng kepala waktu menyalakan televisi kemarin sore (20/2). Selepas rapat di kantor, saya ingin tahu perkembangan rencana pulangnya pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab dari Arab Saudi besok (21/2). Betapa saya kecewa mendapati tiga stasiun televisi berita nasional menyiarkan breaking news, tentu saja secara langsung. Lama lagi!
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan diputuskan Rapat Paripurna DPR RI besok, 14 Februari 2018, akan menentukan masa depan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. Rumah Cemara mencatat sejumlah hal penting bila RKUHP disahkan dan akan menjadi awal kegagalan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia.
Rapat paripurna Komisi III DPR RI pada 14 Februari 2018 mendatang akan membahas nasib draft RKUHP dan keputusan untuk mengesahkan baru akan terjawab pada saat rapat paripurna tersebut. Menanggapi hal tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyampaikan beberapa catatan sebagai alasan kuat untuk menolak pengesahan RKUHP yang saat ini ada.
