Di awal bulan ini, dunia dipaksa menonton sebuah “drama aksi” yang naskahnya ditulis langsung oleh Gedung Putih. Penangkapan Nicolás Maduro di Caracas, Venezuela oleh pasukan khusus Amerika Serikat (AS) bukan soal berita utama di TV, ini adalah puncak akal-akalan politik internasional yang menggunakan isu narkoba sebagai narasi untuk menggulingkan lawan politik.
Melalui tulisan ini saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah AS benar-benar peduli pada masalah kesehatan masyarakat, atau “perang terhadap narkoba” hanya digunakan sebagai taktik untuk mengincar cadangan minyak raksasa Venezuela dan menumpulkan pengaruh Rusia-Tiongkok dari Amerika Latin?
Teater Pengadilan di Manhattan
Seorang pria yang, terlepas dari kontroversinya, diakui sebagai Presiden Venezuela disidang di pengadilan New York lengkap dengan baju tahanan pada 5 Januari lalu. Tuduhannya narkoterorisme. Departemen Kehakiman AS mendakwa Maduro memimpin Cartel de los Soles, sebuah organisasi yang dituduh membanjiri jalanan Amerika dengan kokain.
Sebagian saksi yang dihadirkan merupakan orang dalam rezim yang membelot. Salah satunya adalah Cliver Alcalá, mantan jenderal angkatan darat Venezuela. Di bawah sumpah, dia menyatakan, “Kami tidak hanya memfasilitasi jalur (distribusi narkoba); kamilah infrastrukturnya. Semua pengiriman dijamin aman oleh militer atas perintah dari atas.”
Meskipun terdengar meyakinkan, tapi sejumlah kritikus menengarai bahwa informan seperti Alcalá punya motivasi berupa imbalan jutaan dolar dan janji pengurangan hukuman dari AS.
Ini adalah pola klasik politisasi hukum Amerika, menggunakan terpidana yang bersedia jadi cepu untuk menjatuhkan musuh politik. Sebuah upaya melegitimasi pergantian sebuah rezim melalui pertunjukan “teater hukum” bagi publik internasional. Strategi ini pernah diterapkan pada Manuel Noriega, pimpinan militer tertinggi Panama yang ditangkap pada 1990 atas tuduhan melindungi gembong narkoba ketika tidak lagi sejalan dengan kepentingan AS. Dan kini, Maduro.
Belajar dari Kolombia dan Afganistan
Modus “perang terhadap narkoba” di Venezuela saat ini terasa sangat palsu. Sejarah mencatat bahwa bagi AS, narkoba adalah instrumen yang sangat fleksibel. Bisa jadi alasan untuk menyerang, bisa juga jadi alat untuk membiayai sekutunya di sebuah perang saudara tapi tangan Washington tetap terlihat bersih.
Dalih pemberantasan narkoba pernah digunakan untuk melegitimasi operasi penumpasan gerilyawan sayap kiri Kolombia (FARC) selama 15 tahun melalui program bertajuk Plan Colombia yang dimulai pada masa pemerintahan Clinton. Miliaran dolar digelontorkan untuk membasmi ladang-ladang koka, tapi berbagai laporan menunjukkan kegagalan program ini. Peredaran kokain tetap marak. Sebaliknya, kebijakan ini sukses sebagai alat kontrol wilayah dan penempatan militer AS di Amerika Latin guna mengamankan stabilitas ekonomi pro-pasar.
Berbeda dengan Kolombia, selama dua dekade pendudukan AS di Afganistan (2001-2021), produksi opium di sana justru mencapai puncaknya dan jadi yang terbesar di dunia. Hal ini dapat terjadi karena AS membutuhkan dukungan dari para panglima perang lokal atau warlords untuk melawan Taliban. Mereka tutup mata terhadap industri opium yang menjadi sumber pembiayaan sekutunya dalam merebut kekuasaan di negara itu tanpa melibatkan anggaran negara ekstra. Di kasus ini, alih-alih digunakan sebagai dalih untuk intervensi militer, narkoba dijadikan instrumen pembiayaan perang.
Manipulasi Krisis Fentanil
Supaya rakyat AS menyetujui penangkapan Maduro, Trump memakai isu yang sangat sensitif di dalam negeri, yakni krisis fentanil. Kota-kota seperti Philadelphia dan San Francisco belakangan ini dipenuhi pemandangan orang-orang yang overdosis di jalanan. Hal ini menimbulkan ketakutan massal.
Fentanil memang merupakan masalah serius, tapi mayoritas narkoba ini masuk lewat jalur perdagangan bahan kimia dari Asia dan diproses di Meksiko. Menghubungkan krisis fentanil dengan Maduro adalah lompatan logika yang luar biasa dipaksakan. Seolah-olah mengadili Maduro akan secara ajaib membersihkan jalanan Amerika dari peredaran fentanil. Padahal jelas-jelas yang disebut dalam dakwaan resminya di Pengadilan New York kemarin adalah perdagangan kokain, bukan fentanil. Taktik ini diharapkan membuat publik yang ketakutan akan mendukung tindakan militer apa pun asal judulnya “perang terhadap narkoba”.
Anggota DPR AS dari Iowa, Mariannette Miller-Meeks sampai-sampai secara terbuka memuji tindakan Trump sebagai langkah keadilan bagi keluarga yang hancur akibat fentanil. Ia menyatakan melalui media sosial, “Akhirnya, ini membawa keadilan bagi keluarga-keluarga yang terkoyak oleh krisis fentanil”.
Narkoba sebagai Preteks, Minyak sebagai Tujuan
Tuduhan narkoterorisme terhadap Maduro merupakan tiket untuk mendapat legitimasi moral dari masyarakat pemilih di AS. Agenda aslinya tetaplah geopolitik konvensional. Penangkapan Maduro terjadi tepat saat krisis energi global 2025-2026 mendesak AS untuk mencari sumber minyak yang stabil. Dengan menyingkirkan Maduro, Trump membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk kembali menguasai ladang-ladang di Cekungan Orinoco yang diperkirakan mengandung lebih dari 500 miliar barel minyak.
Ini juga merupakan pesan kepada aliansi BRICS. Dengan menangkap Maduro, AS menegaskan kembali Doktrin Monroe: bahwa Amerika Latin adalah halaman belakang AS di mana pengaruh Rusia atau Tiongkok tidak akan ditoleransi. Menggunakan dalih pemberantasan narkoba memberikan keunggulan moral yang sulit dibantah. Tidak ada pihak yang mau dianggap membela gembong narkoba. Ini adalah taktik pembunuhan karakter politik lewat label pelaku kejahatan transnasional.
Apa yang terjadi pada Januari 2026 terhadap Venezuela membuktikan bahwa “perang terhadap narkoba” sejak awal merupakan modus lama Amerika Serikat untuk melakukan intervensi militer terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan ekonominya.
Sejarah dari Panama, Kolombia, hingga Afganistan menunjukkan bahwa narkoba hanyalah instrumen yang fleksibel. Jika seorang pemimpin mendukung AS, bisnis narkobanya akan dimaklumi demi stabilitas militer; jika melawan, ia akan segera dilabeli narkoteroris agar bisa digulingkan. Penangkapan Maduro adalah eskalasi kekurangajaran AS terhadap kedaulatan negara lain dengan mengatasnamakan “perang terhadap narkoba”. Ini adalah bentuk imperialisme gaya baru yang menggunakan hakim dan jaksa sebagai prajuritnya. Pesan Paman Sam jelas, kedaulatan kalian hanya berlaku selama tidak mengganggu kepentingan kami!
