Hertiana Prasetyowati (54 tahun) bercerita tentang pengalaman merawat anaknya yang mengidap cerebral palsy, dan bagaimana ia mendapat rekomendasi minyak ganja untuk membantu pengobatan anaknya.
Featured
Episode pertama kanal Indonesia tanpa Stigma menampilkan Ardhany Suryadarma, Aditia Taslim, dan Tri Irwanda. Kenapa mereka memimpikan Indonesia yang tidak ada lagi stigma, sebesar apa stigma terhadap pengidap HIV, apakah negara ini memang tidak berpihak kepada mereka yang distigma?
Zaman sekarang, ponsel adalah benda yang wajib berada bersamamu ke mana pun kamu pergi. Fungsinya menggusur eksistensi dompet yang biasanya memuat kartu identitas dan/ atau uang tunai. Kerap disimpan di tempat yang mudah disambar tanganmu bila benda itu sewaktu-waktu berdering karena panggilan dari atasanmu atau sekadar notifikasi adanya video terbaru dari YouTuber yang akunnya kamu subscribe.
Saat memutuskan untuk ikut serta dalam sebuah aksi unjuk rasa, sangatlah penting untuk memastikan keamanan dirimu sejak memasuki area aksi hingga seluruh peserta unjuk rasa bubar. Bubar bisa berarti dibubarkan secara represif, atau bubar secara sukarela dan berlangsung tertib.
Cerebral palsy (CP) alias lumpuh otak adalah gangguan atau kelainan neurologis yang memengaruhi gerak, pembentukan otot, dan koordinasi tubuh seseorang. Kelainan ini bisa berbeda antara satu pasien dengan pasien lainnya atas jenis dan tingkat kerusakan yang dimiliki setiap orang. Karena otak terdiri dari berbagai bagian, maka setidaknya terdapat empat jenis CP dengan gejala yang beragam dan dialami oleh pengidapnya seumur hidup.
Semua orang tua pasti menginginkan anaknya lahir sehat tanpa kekurangan apapun. Namun rahasia Tuhan tidak ada yang tahu. Tidak semua anak bisa lahir sehat karena ada sebagian anak yang menyandang cerebral palsy, sejak lahir ataupun menjelang usia balita .
Tahukah kamu kalau 2 Oktober diperingati sebagai Hari Nonkekerasan Sedunia? Peringatan itu telah ditetapkan PBB melalui Resolusi A/ RES/ 61/ 271 yang diterbitkan 15 Juni 2007.
Permohonan informasi publik yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan akhirnya berlanjut ke tahap sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Langkah ini dilakukan menyusul tidak adanya tanggapan pemerintah terhadap permohonan informasi publik yang diajukan oleh LBH Masyarakat selaku lembaga yang mewakili koalisi.