Semua bermula pada 2016. Penolakan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) muncul bergelombang dan meluas. Mereka yang menyuarakan anti-LGBT termasuk para elite negara. Alasannya macam-macam, tapi bisa disatukan dalam argumen kepanikan berbasis moral.
Praktik pemerasan dan suap-menyuap dalam perkara pidana narkoba telah menjadi rahasia umum. Kejahatan yang sebetulnya ada, tapi berselubung sengap si korban. Sulit diungkap.
Konsumsi, penjualan, dan penanaman ganja untuk pengobatan telah diizinkan melalui perubahan UU Narkotika di Thailand. Perubahan tersebut disahkan parlemen Negeri Gajah Putih itu 25 Desember 2018 lalu.
“Perang terhadap narkoba” sejak 1971 telah menghabiskan banyak dana tapi minim capaian bahkan kontradiktif, malah lebih banyak dampak merugikan bagi masyarakat secara umum. Dampak turunan tersebut antara lain peningkatan kekerasan oleh aparat hukum hingga merebaknya suap, penularan penyakit atas pemakaian alat konsumsi bergiliran, atau pemenjaraan konsumen narkoba yang sangat membebani keuangan negara.
Melihat besarnya anggaran yang ‘muncul’ terkait kebijakan pemberantasan narkoba, Patri Handoyo mengusulkan agar pemerintah memberlakukan dekriminalisasi dalam urusan penyalahgunaan narkoba ini. Dia merujuk pada kebijakan Portugal yang menerapkan dekriminalisasi terhadap sejumlah narkotika, obat-obatan terlarang dan zat psikotropika pada Juli 2001.
Dion, begitu ia meminta dirinya disebut, tak pernah menyangka jika human immunodeficiency virus (HIV) yang ada dalam tubuhnya bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Bukan lantaran produktivitasnya menurun karena sakit. Ia justru diberhentikan ketika grafik kinerjanya meningkat.
Walau sebenarnya sudah memproduksi dan menyediakan narkotika (metadon) secara harian untuk terapi, tapi untuk mengurangi jumlah konsumen narkoba, pemerintah melakukan pendekatan perang alih-alih dekriminalisasi dan regulasi pasar. Dampaknya, narkoba dengan segala jenisnya masuk dalam kerangka ekonomi pasar gelap. “Siapa pun dapat memproduksi tanpa izin negara dan dijual dengan harga semena-mena,” ujar Patri.
Badan Narkotika Nasional (BNN) melansir angka prevalensi penyalah guna narkoba mencapai 3,3 juta orang atau 1,77 persen dari total penduduk Indonesia usia 10-59 tahun pada Peringatan Hari Anti-Narkoba Nasional 2018.
