close

Kebijakan

Kebijakan

Konsumen Narkoba dalam Pusaran Hukum Pidana

130745737_EPA_Newly-elected-leader-of-the-Fine-Gael-party-celebrates-his-victory-in-Dublin-xlarge_trans_NvBQzQNjv4BqjIwIjDXBmcU79gdGK1cNfnDr2WmCFhFv5Ae4PR_G_hI

Pernyataan Pers atas Dimasukkannya Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan KUHP

Proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah selesai dan akan segera disahkan Februari 2018 mendatang. Tindak pidana narkotik dimasukkan sebagai pidana khusus di dalamnya. Kami menilai, hal tersebut akan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum khususnya bagi konsumen narkotik.

Selengkapnya
Kebijakan

Masa Depan Politik LGBT di Indonesia

130745737_EPA_Newly-elected-leader-of-the-Fine-Gael-party-celebrates-his-victory-in-Dublin-xlarge_trans_NvBQzQNjv4BqjIwIjDXBmcU79gdGK1cNfnDr2WmCFhFv5Ae4PR_G_hI

Kalau ada calon-calon kepala daerah yang sesumbar ingin memberantas LGBT, saya bertaruh, mereka tidak menyatakannya secara sungguh-sungguh. Mohon dimaafkan saja, mereka hanya ingin mendongkrak popularitasnya. Tidak lebih!

Selengkapnya
Kebijakan

Kertas Kebijakan: Memahami Drug Policy di Indonesia

kelebihan-kapasitas-riau-segera-bangun-penjara-khusus-kasus-narkoba

Oleh Empowerment and Justice Action

Drug Policy adalah suatu terminologi yang disadur dari bahasa Inggris, dan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat sering diterjemahkan sebagai Kebijakan NAPZA. Istilah NAPZA, juga merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dalam pelbagai kajian dipakai secara bergantian dengan istilah narkoba dan/atau NAZA. Dalam pelbagai kesempatan, kami lebih sering menerjemahkan drug policy sebagai kebijakan penanggulangan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Istilah tersebut kami pergunakan setelah merujuk terjemahan terhadap istilah serupa dari bahasa Inggris seperti criminal policy dan/atau penal policy yang diterjemahkan oleh para pakar hukum pidana sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dan/atau kebijakan pemidanaan/penjatuhan saknsi dalam hukum pidana.

Selengkapnya
Kebijakan

(UU) Narkotika yang Menyembuhkan Rakyat Indonesia

UU Narkotika yang Menyembuhkan Rakyat Indonesia

Pernahkah terpikirkan, apa jadinya jika anak Anda yang baik, sopan, dan tidak pernah melawan orang tua tiba-tiba terlibat masalah narkoba, terjaring razia atau ditahan polisi? Atau, mungkin teman Anda yang berbakat di sekolah atau tempat kerjanya tersangkut masalah pidana narkoba?

Selengkapnya
Kebijakan

Revisi UU Narkotika Harus Jamin Pendekatan Kesehatan dan Perlindungan bagi Konsumen juga Pasien Narkotika

poster_4888824abd5c41c697277295f3c39fd0_60198478_ver1.0_640_480

PERNYATAAN BERSAMA

Problem kriminalisasi adalah salah satu dari sekian banyak masalah dalam UU Narkotika. UU Narkotika juga menyimpan masalah dalam banyak aspek. Pengaturan yang buruk ini pada akhirnya akan merugikan para konsumen dan pasien yang ketagihan narkotika yang coba diselamatkan oleh Negara, sebagaimana instruksi dari Presiden Jokowi

Selengkapnya
Kebijakan

Kepolisian “Jadikan” Tora Sudiro Brand Ambassador Dumolid

tora-dumolid

Pernyataan Pers Rumah Cemara atas Penangkapan Tora Sudiro

Bandung, Rumah Cemara (9/8) – Penangkapan Tora Sudiro atas kepemilikan 30 pil nitrazepam oleh aparat kepolisian seakan menjadikan aktor tersebut sebagai brand ambassador (duta merek dagang) Dumolid. Dumolid adalah sebuah merek dagang nitrazepam, obat sedatif hipnotik untuk gangguan tidur dan kecemasan jenis benzodiazepine.

Selengkapnya
Kebijakan

Antara Cinta dan Pemidanaan Ganja

save-fidelis

Pernyataan Rumah Cemara atas Sidang Putusan Hakim untuk Kasus Fidelis Arie Sudewarto

Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, besok, Rabu, 2 Agustus 2017 akan membacakan putusan hakim untuk kasus Fidelis Arie Sidewarto yang didakwa atas penanaman ganja (Cannabis sativa) untuk pengobatan istrinya. Almarhumah Yeni Riawati, istri Fidelis, mengidap penyakit langka, syringomyelia.

Selengkapnya
1 14 15 16 17 18 22
Page 16 of 22