Masyarakat yang memanfaatkan tanaman ganja untuk pengobatan di Indonesia terus ditemukan. Media pun memberitakannya lantaran para pelakunya dibekuk polisi karena UU Narkotika kita yang sangat represif dan rentan penyelewengan akibat banyaknya “pasal karet”.
Masih ingat Rafli Kande? Itu lo, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Aceh yang awal tahun ini usul agar Indonesia ekspor ganja.
Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Pemerintah dan DPR RI menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Senin, 30 Maret 2020. Presiden RI menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menindaklanjuti Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. Status itu diputuskan oleh Kepala BNPB RI melalui Keputusan No. 9A Tahun 2020.
Koalisi Pemantau Peradilan meminta Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) RI menerbitkan peraturan bersama untuk memperketat penggunaan kewenangan penahanan. Peraturan bersama itu dibuat sebagai langkah darurat untuk mencegah meluasnya wabah covid-19 di lingkungan kerja penegakan hukum.
Satu lagi video karya Kurzgesagt – In a Nutshell yang membahas soal khilaf pelarangan narkoba terutama ganja. Video ini mengulas satu per satu dari tiga argumen “kenapa ganja harus tetap ilegal” yang sangat tampak meyakinkan. Apa saja argumen-argumen tersebut, bagaimana tiap argumen tidak tepat secara ilmu pengetahuan? Simak videonya berikut:
Sepanjang empat hari ini, 2-5 Maret 2020, saya berada di sebuah pertemuan tingkat tinggi dunia. Ya, delegasi-delegasi negara anggota PBB bertemu untuk diskusi, negosiasi, debat, juga bersekongkol demi upaya mengontrol obat-obatan secara global. Ruang lingkup obat-obatan yang dimaksud tercakup dalam Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika (1961) dan Psikotropika (1971) juga tentang Pemberantasan keduanya (1988).
Sebuah cuplikan pendapat Patri Handoyo dalam sebuah forum pembahasan kebijakan narkoba di Indonesia. Patri mengemukakan, kebijakan narkoba yang diterapkan selama ini salah. Buktinya BNN dan Pemerintah RI ingin merevisi UU narkotika.
