close

Kebijakan

Kebijakan

Warga Oplosan

Warga-dan-Minuman-Oplosan

Dua tahun lalu, Rumah Cemara pernah menggelar diskusi bertajuk “Perda Miras: Melindungi atau Menyodorkan Oplosan ke Tengah Masyarakat?” (3/6/16). Diskusi yang menghadirkan akademisi dan pegiat pengurangan dampak buruk konsumsi NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) di Bandung itu mengungkap, terdapat kaitan antara pelarangan minuman beralkohol dengan kasus keracunan minuman oplosan.

Selengkapnya
Kebijakan

Revision of The Book of Penal Code, the Beginning of Dark Age in the AIDS Response in Indonesia

Revision-of-the-Book-of-Penal-Code,-the-Beginning-of-Dark-Age-in-the-AIDS-Response-in-Indonesia

By Aditia Taslim, Asia and the Pacific NGO Delegate
Executive Director of Rumah Cemara, Indonesia

Recently, a draft of revisions to the Book of Penal Code[1], known as KUHP was submitted to the Parliament of Indonesia. The revision of KUHP is seen by many civil society organisations and alliances as an insult to the democratic process in Indonesia. If approved, the revision will enforce further criminalisation of women, children, indigenous peoples and other marginalised groups, including people living with HIV (PLHIV) and people from the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community.

Selengkapnya
Kebijakan

Tangkap Satu Ton Sabu Selundupan dan Selebritas yang Mengonsumsinya, Kok Bangga?

IST-KAPAL

Saya terhenyak, geleng-geleng kepala waktu menyalakan televisi kemarin sore (20/2). Selepas rapat di kantor, saya ingin tahu perkembangan rencana pulangnya pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab dari Arab Saudi besok (21/2). Betapa saya kecewa mendapati tiga stasiun televisi berita nasional menyiarkan breaking news, tentu saja secara langsung. Lama lagi!

Selengkapnya
Kebijakan

RKUHP Awal Kegagalan Program Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia

RKUHP-Awal-Kegagalan-Program-Penanggulangan-HIV-AIDS-di-Indonesia

RKUHP Awal Kegagalan Program Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia

Pernyataan Pers untuk Disiarkan Segera

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan diputuskan Rapat Paripurna DPR RI besok, 14 Februari 2018, akan menentukan masa depan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. Rumah Cemara mencatat sejumlah hal penting bila RKUHP disahkan dan akan menjadi awal kegagalan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia.

Selengkapnya
Kebijakan

RKUHP Rasa Kolonialisme: Tolak!

tolak-ruukuhp2018

Rapat paripurna Komisi III DPR RI pada 14 Februari 2018 mendatang akan membahas nasib draft RKUHP dan keputusan untuk mengesahkan baru akan terjawab pada saat rapat paripurna tersebut. Menanggapi hal tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyampaikan beberapa catatan sebagai alasan kuat untuk menolak pengesahan RKUHP yang saat ini ada.

Selengkapnya
Kebijakan

Konsumen Narkoba dalam Pusaran Hukum Pidana

130745737_EPA_Newly-elected-leader-of-the-Fine-Gael-party-celebrates-his-victory-in-Dublin-xlarge_trans_NvBQzQNjv4BqjIwIjDXBmcU79gdGK1cNfnDr2WmCFhFv5Ae4PR_G_hI

Pernyataan Pers atas Dimasukkannya Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan KUHP

Proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah selesai dan akan segera disahkan Februari 2018 mendatang. Tindak pidana narkotik dimasukkan sebagai pidana khusus di dalamnya. Kami menilai, hal tersebut akan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum khususnya bagi konsumen narkotik.

Selengkapnya
Kebijakan

Masa Depan Politik LGBT di Indonesia

130745737_EPA_Newly-elected-leader-of-the-Fine-Gael-party-celebrates-his-victory-in-Dublin-xlarge_trans_NvBQzQNjv4BqjIwIjDXBmcU79gdGK1cNfnDr2WmCFhFv5Ae4PR_G_hI

Kalau ada calon-calon kepala daerah yang sesumbar ingin memberantas LGBT, saya bertaruh, mereka tidak menyatakannya secara sungguh-sungguh. Mohon dimaafkan saja, mereka hanya ingin mendongkrak popularitasnya. Tidak lebih!

Selengkapnya
Kebijakan

Kertas Kebijakan: Memahami Drug Policy di Indonesia

kelebihan-kapasitas-riau-segera-bangun-penjara-khusus-kasus-narkoba

Oleh Empowerment and Justice Action

Drug Policy adalah suatu terminologi yang disadur dari bahasa Inggris, dan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat sering diterjemahkan sebagai Kebijakan NAPZA. Istilah NAPZA, juga merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang dalam pelbagai kajian dipakai secara bergantian dengan istilah narkoba dan/atau NAZA. Dalam pelbagai kesempatan, kami lebih sering menerjemahkan drug policy sebagai kebijakan penanggulangan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Istilah tersebut kami pergunakan setelah merujuk terjemahan terhadap istilah serupa dari bahasa Inggris seperti criminal policy dan/atau penal policy yang diterjemahkan oleh para pakar hukum pidana sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dan/atau kebijakan pemidanaan/penjatuhan saknsi dalam hukum pidana.

Selengkapnya
Kebijakan

(UU) Narkotika yang Menyembuhkan Rakyat Indonesia

UU Narkotika yang Menyembuhkan Rakyat Indonesia

Pernahkah terpikirkan, apa jadinya jika anak Anda yang baik, sopan, dan tidak pernah melawan orang tua tiba-tiba terlibat masalah narkoba, terjaring razia atau ditahan polisi? Atau, mungkin teman Anda yang berbakat di sekolah atau tempat kerjanya tersangkut masalah pidana narkoba?

Selengkapnya
1 6 7 8 9 10 13
Page 8 of 13