Permohonan informasi publik yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan akhirnya berlanjut ke tahap sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Langkah ini dilakukan menyusul tidak adanya tanggapan pemerintah terhadap permohonan informasi publik yang diajukan oleh LBH Masyarakat selaku lembaga yang mewakili koalisi.
Program penanggulangan HIV-AIDS perlu menyasar kelompok perempuan di luar populasi kunci. Studi kualitatif Pusat Studi Penyakit Infeksi pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran memperlihatkan banyak perempuan di luar populasi kunci memiliki kerentanan serupa tertular HIV-AIDS. Struktur sosial yang tidak adil bagi perempuan ikut memperbesar kerentanan itu.
Sejumlah komunitas pengguna NAPZA kembali menuntut agar hasil pemeriksaan atas kematian Hendri Alfred Bakari dibuka ke publik. Mereka mendesak agar Propam Polda Kepulauan Riau dan Komisi Kepolisan Nasional (Kompolnas) merilis hasil penyelidikannya ke publik agar dapat dikaji lebih jauh.
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengumpulkan sejumlah stakeholders penanggulangan peredaran gelap dan konsumsi buprenorfin (buprenorphine) dengan alat suntik secara bergiliran di Bandung, Rabu (2/9). Para pemangku kepentingan tersebut antara lain organisasi-organisasi pemerintah maupun nonpemerintah, sejumlah konsumen bukson, praktisi kesehatan umum dan kedokteran jiwa, serta beberapa aktivis.
Sabtu, 29 Agustus 2020 terjadi sebuah penggerebekan oleh Polda Metro Jaya di sebuah unit apartemen di bilangan Jakarta Selatan. Polisi menggelandang 56 laki-laki ke Mapolda Metro Jaya dan melakukan pemeriksaan terhadap semua orang yang dibawa ke sana.
(Sambungan)
Sembilan tahun lalu PBB mulai memperingati 30 Agustus sebagai Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) untuk menggugah kesadaran masyarakat dunia bahwa penghilangan paksa merupakan sebuah kejahatan yang seharusnya tidak digunakan sebagai sebuah alat untuk menghadapi situasi konflik.
Sembilan tahun lalu PBB mulai memperingati 30 Agustus sebagai Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional (International Day of the Victims of Enforced Disappearances) untuk menggugah kesadaran masyarakat dunia bahwa penghilangan paksa merupakan sebuah kejahatan yang seharusnya tidak digunakan sebagai sebuah alat untuk menghadapi situasi konflik.
Dalam sebuah perjuangan, bekerja sama dengan banyak pihak merupakan keniscayaan. Ini termasuk untuk mewujudkan mimpi “Indonesia tanpa stigma”.
