Di dua artikel sebelumnya, saya telah membahas ketidakefektivan tes urine dalam menekan konsumsi dan peredaran narkoba serta putusan tebang pilih untuk rehabilitasi. Kali ini, saya ingin mengajak kalian melihat bagaimana penerapan kebijakan absurd yang sejak awal ditujukan untuk menyukseskan “perang terhadap narkoba” berskala global di wilayah Indonesia. Selamat membaca!
Pada artikel sebelumnya, saya mengulas sejumlah argumentasi kenapa tes urine ditentang. Salah satunya, karena tidak efektif menekan konsumsi maupun peredaran narkoba di masyarakat. Artikel lanjutan ini akan mengulas aspek lain dari tes urine, yakni ajang pembuktian konsumsi-bukan-dagangan para tersangka pelanggar UU Narkotika.
Terdeteksinya kandungan narkoba dalam tubuh seseorang biasanya berbuntut proses pidana. Uji air seni untuk mengetahui kandungan narkoba dalam tubuh atau akrab disebut tes urine, kerap dilakukan aparat tanpa indikasi awal pelanggaran UU Narkotika, yakni memiliki, membawa, menjual, atau menawarkan narkoba. Kebiasaan ini dilakukan untuk menjerat konsumen (dalam UU disebut penyalah guna) narkoba yang ancaman hukumannya bisa sampai empat tahun penjara.
Konsumsi narkoba bermasalah telah membuat para konsumen dan orang-orang terdekatnya berupaya menghentikan dan berpantang dari konsumsi zat-zat psikoaktif itu. Upaya yang lebih sistematis melibatkan profesional maupun secara berkelompok, yakni mereka yang sama-sama berniat menghentikan dan hidup tanpa konsumsi narkoba.
Penyebaran penyakit akibat virus korona jenis baru sejak Desember 2019 secara meluas dan cepat (disebut pandemi covid-19) telah membuat banyak ilmuwan bekerja keras untuk mengatasinya. Jumlah kematian akibat wabah ini tak main-main. Per 27 Mei 2020, tercatat lebih dari 350 ribu kematian di seluruh dunia.
Wabah covid-19 telah meluluhlantakkan tatanan dunia. Kerusakan yang ditimbulkannya terbilang luar biasa. Negara adidaya seperti Amerika Serikat sekalipun dibuat kalang kabut. Demikian juga dengan Rusia, yang dalam seminggu terakhir jumlah temuan kasusnya meningkat tajam.
Bandung (25/4) – Wabah covid-19 harus jadi momentum pemerintah untuk memperbaiki kebijakan narkotika di Indonesia. Pasalnya selama ini, pemidanaan konsumsi narkoba menjadi penyumbang utama kelebihan penghuni di lapas dan rutan. Hal ini disampaikan oleh sejumlah organisasi nonpemerintah termasuk Rumah Cemara secara tertulis pada 25 April 2020.
Kota Pontianak siang itu cukup terik. Hawa terasa panas dengan embusan angin lembab khas daerah tropis. Kota ini memang persis dilintasi garis khatulistiwa. Berada di tepi barat pulau Kalimantan, Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Mempawah di utara dan Kabupaten Kubu Raya di selatan.
