21 tahun lalu, kekuasaan rezim militer Soeharto telah runtuh setelah 32 tahun berkuasa. Namun ternyata Reformasi 98 belum dapat menyelesaikan problem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari beberapa masalah yang ada saat ini. Berikut adalah daftar permasalahannya:

Dari ramainya perdebatan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019, salah satu yang menarik adalah pasal tentang alat kontrasepsi, yaitu Pasal 481: “Setiap orang yang tanpa hak secara terang‑terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang‑terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang‑terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana denda paling  banyak Kategori I.”