Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengumumkan amnesti bagi hampir tujuh ribu orang yang dihukum atas kepemilikan ganja berdasarkan hukum federal atau nasional AS. Keputusan ini berlaku bagi mereka yang dihukum atas kepemilikan ganja untuk konsumsi pribadi tanpa maksud untuk mengedarkannya.
Hasil sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh pemerintah dibahas bersama Komisi III DPR RI kemarin (3/10). Salah satu anggota komisi tersebut, Taufik Basari mengingatkan bahwa saat ini, revisi UU Narkotika juga sedang dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan parlemen.
Kepala Bidang Humas BNN, Ricky Yanuarfi menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi celah bagi pihak manapun untuk melegalkan ganja medis. Hal itu diutarakannya dua hari lalu. Menurut komisaris besar alias kolonel polisi itu, selama ini belum ada bukti bahwa delta-9-tetrahydrocannabinol (THC, senyawa ganja yang membuat mabuk tapi tetap berkhasiat medis) bisa sembuhkan kanker secara permanen.
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutus permohonan uji materi pasal pelarangan narkotika golongan satu untuk layanan kesehatan pagi tadi. Dalam pertimbangannya, MK mengamanatkan pemerintah untuk segera melakukan riset pengobatan menggunakan narkotika golongan satu. MK menekankan, hasil penelitian tersebut harus dijadikan dasar untuk mengubah peraturan terkait pemanfaatan narkotika golongan satu.
LBH Masyarakat (LBHM) sebagai lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan dan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika mengajukan permohonan informasi publik pada 7 Juli 2020 kepada Pemerintah RI. LBHM menagih bukti informasi ilmiah atas penolakan pemerintah terhadap pemanfaatan ganja medis.
Setelah rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan tim pemerintah mengenai RKUHP pada 25 Mei 2022 hingga diskursus RKUHP merebak seminggu belakangan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengundang Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk berdiskusi.
Pada 6 Desember 2021 disepakati Daftar Prolegnas Prioritas 2022. Salah satu yang ada di daftar tersebut adalah UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Per 14 Januari 2022, Pemerintah mengirimkan RUU Narkotika kepada DPR untuk dibahas. DPR RI menindaklanjutinya dengan mengelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM tentang isi RUU tersebut Kamis, 31 Maret 2022.
Lagi dan lagi, tahanan kepolisian meninggal. FNS, seorang tahanan kasus narkotika Polres Metro Jakarta Selatan, jadi korbannya. Kematian FNS terjadi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta pada Kamis, 13 Januari 2022.
