Bangkok, 12/1/2022 – Laporan terbaru UNODC dan UNAIDS mengungkapkan, proses untuk mengakhiri program-program perawatan atau rehabilitasi wajib bahkan memaksa bagi konsumen narkoba (compulsory drug rehab) di Asia Timur dan Tenggara telah terhenti. Transisi ke layanan perawatan sukarela berdasarkan bukti ilmiah dan hak asasi manusia pun dilaporkan melambat.
Rencana pengesahan RUU KUHP yang kini masih dalam tahap finalisasi oleh Pemerintah dan DPR RI dikhawatirkan makin memperburuk sektor pariwisata yang sudah lesu akibat wabah korona. Sejumlah pasal dinilai berpotensi menyasar ruang privasi warga termasuk wisatawan. Ujungnya bisa berupa “pasal karet” yang penegakannya tidak ajek alias negotiable.
Indonesia mendapat nilai rendah dalam hal kebijakan narkoba. Berdasarkan Indeks Kebijakan Narkoba Global yang dirilis bulan ini, Indonesia berada di peringkat ke-28 dari 30 negara yang dinilai. Indonesia mendapat nilai 29 dari skala 0 sampai 100. Negara berperingkat terbaik adalah Norwegia dengan nilai 74 dalam indeks tersebut.
Sidang gugatan atas UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi RI (MK) hari ini (12/10) menghadirkan dua ahli dari pihak pemohon untuk menjelaskan praktik pengaturan ganja medis di kawasan Asia, terutama Korea Selatan (Korsel) dan Thailand.
Bandung, 14 September 2021 – Mahkamah Konstitusi RI kembali menggelar sidang permohonan uji materi UU Narkotika dengan agenda pemeriksaan ahli dari pemohon. Pemohon mengajukan seorang ahli, yakni Stephen Rolles, Analis Kebijakan Senior di Transform Drug Policy Foundation yang bermarkas di Inggris.
Rumah Cemara (30/8) – Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang permohonan uji materi dengan agenda pemeriksaan ahli dari pemohon.
Karena disangka mengonsumsi ganja, musisi Anji ditangkap pada Jumat, 11 Juni 2021 di sebuah rumah di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Selain 30 gram ganja, polisi juga menyita buku Hikayat Pohon Ganja sebagai barang bukti.
Mahkamah Konstitusi RI kembali menggelar persidangan untuk perkara permohonan uji materil pasal pelarangan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan pagi ini (21/4). Permohonan ini diajukan oleh tiga orang Ibu dari anak-anak yang mengidap lumpuh otak (cerebral palsy) yang menginginkan adanya pengobatan menggunakan narkotika golongan I (senyawa ganja) sebagaimana sudah banyak berkembang di dunia. Mereka adalah Ibu Dwi Pertiwi, Ibu Santi Warastuti, dan Ibu Nafiah Murhayanti.
