Sebuah kicauan di akun Twitter Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) pada Jumat, 2 Agustus 2019, berupa komik menjelaskan bahwa LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) menjadi salah satu faktor penyebab penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV-AIDS.
Bekerja sama dengan Suchrich Project, Rumah Cemara menggelar turnamen futsal SLB Festival 2019 di Bandung, 13-14 Februari 2019. Kegiatan bertajuk “Focus on Ability not Disability” ini akan diikuti tim futsal dari lima sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Bandung Raya.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan diputuskan Rapat Paripurna DPR RI besok, 14 Februari 2018, akan menentukan masa depan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia. Rumah Cemara mencatat sejumlah hal penting bila RKUHP disahkan dan akan menjadi awal kegagalan program penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia.
Rapat paripurna Komisi III DPR RI pada 14 Februari 2018 mendatang akan membahas nasib draft RKUHP dan keputusan untuk mengesahkan baru akan terjawab pada saat rapat paripurna tersebut. Menanggapi hal tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyampaikan beberapa catatan sebagai alasan kuat untuk menolak pengesahan RKUHP yang saat ini ada.
Pernyataan Pers atas Dimasukkannya Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan KUHP
Proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah selesai dan akan segera disahkan Februari 2018 mendatang. Tindak pidana narkotik dimasukkan sebagai pidana khusus di dalamnya. Kami menilai, hal tersebut akan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum khususnya bagi konsumen narkotik.
Pernyataan Pers Rumah Cemara atas Penangkapan Tora Sudiro
Bandung, Rumah Cemara (9/8) – Penangkapan Tora Sudiro atas kepemilikan 30 pil nitrazepam oleh aparat kepolisian seakan menjadikan aktor tersebut sebagai brand ambassador (duta merek dagang) Dumolid. Dumolid adalah sebuah merek dagang nitrazepam, obat sedatif hipnotik untuk gangguan tidur dan kecemasan jenis benzodiazepine.
Media & Data RC (16/6) – Pemerintah dan DPR RI harus memiliki kedaulatan penuh dalam menyusun revisi Undang-Undang Narkotika. Penyusunan revisi Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun ini jangan sampai didikte oleh berbagai kebijakan global.
