Tim Hukum Aliansi Tamansari yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), beserta salah seorang warga yang masih bertahan, Eva Eryani (50) menggelar konferensi pers siang tadi.
Rumah Cemara (10/8/2020) – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengecualikan gangguan kesehatan/ penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol serta gangguan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri adalah bentuk diskriminasi.
It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones – Nelson Mandela
Pada 2015, RS Omni Pulomas, Jakarta melakukan pemindaian computed tomography (CT scan) terhadap Reyndhart Siahaan, seorang warga Ciracas, Jakarta Timur. CT scan bernomor registrasi RJ-1508100084 menunjukkan, pria berusia 37 tahun itu menderita penyakit kelainan saraf yang menimbulkan rasa nyeri di sekujur tubuhnya.
Bandung (25/4) – Wabah covid-19 harus jadi momentum pemerintah untuk memperbaiki kebijakan narkotika di Indonesia. Pasalnya selama ini, pemidanaan konsumsi narkoba menjadi penyumbang utama kelebihan penghuni di lapas dan rutan. Hal ini disampaikan oleh sejumlah organisasi nonpemerintah termasuk Rumah Cemara secara tertulis pada 25 April 2020.
Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Pemerintah dan DPR RI menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
ICJR dan Rumah Cemara menolak keras wacana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk menghukum cambuk konsumen narkotika yang didakwa melanggar UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Ardhany Suryadarma, Manajer Program Rumah Cemara menegaskan hukuman cambuk melanggar HAM serta UU Narkotika itu sendiri.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat bersama Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari pemerintah di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Kamis (15/8). Dalam rapat tersebut, KSP memberi waktu tenggat hingga akhir Agustus 2019 untuk menyelesaikan pembahasan RKUHP. KSP menyatakan bahwa permasalahan RKUHP hanya tinggal tiga, yaitu penghinaan presiden, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana khusus.
