Setelah kerusuhan di Rutan Mako Brimob Depok, Jawa Barat (8-12 Mei 2018), publik kembali digegerkan serangan bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur (13 dan 14 Mei 2018). Sasarannya tiga gereja dan Polrestabes Surabaya. Di Sidoarjo, bom meledak di rumah susun kediaman terduga teroris.
Kemajuan dunia digital turut mengembangkan media sebagai sumber informasi masyarakat. Bila dahulu, berbagai kabar hanya berasal dari media arus utama seperti koran, televisi, atau radio, kini media sosial banyak dimanfaatkan untuk mengetahui informasi aktual di berbagai belahan dunia secara digital. Bahkan tak jarang, media arus utama memanfaatkan rekaman video yang diunggah warga atau topik yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial sebagai sumber beritanya.
2018 diasosiasikan sebagai tahun politik di Indonesia. Memang, pada tahun ini akan digelar pemilihan kepala daerah serentak 27 Juni mendatang. Rakyat akan memilih 171 kepala daerah, terdiri dari 17 gubernur, 39 walikota, dan 115 bupati. Selain itu, mulai 23 September nanti, kampanye pemilihan anggota legislatif dan presiden akan dimulai. Pemilihannya sendiri dijadwalkan 17 April 2019.
Merupakan sebuah perayaan bersama Rumah Cemara, mitra kerja, dan komunitas yang mengedepankan kesetaraan.
Korban tewas akibat minuman oplosan bertambah. Di Kabupaten Bandung saja jumlahnya mencapai 44 jiwa dari total 307 orang yang dirawat di tiga rumah sakit. Dinas kesehatan setempat sampai menetapkan kejadian luar biasa pada 6-12 April lalu.
Dua tahun lalu, Rumah Cemara pernah menggelar diskusi bertajuk “Perda Miras: Melindungi atau Menyodorkan Oplosan ke Tengah Masyarakat?” (3/6/16). Diskusi yang menghadirkan akademisi dan pegiat pengurangan dampak buruk konsumsi NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) di Bandung itu mengungkap, terdapat kaitan antara pelarangan minuman beralkohol dengan kasus keracunan minuman oplosan.
By Aditia Taslim, Asia and the Pacific NGO Delegate
Executive Director of Rumah Cemara, Indonesia
Recently, a draft of revisions to the Book of Penal Code[1], known as KUHP was submitted to the Parliament of Indonesia. The revision of KUHP is seen by many civil society organisations and alliances as an insult to the democratic process in Indonesia. If approved, the revision will enforce further criminalisation of women, children, indigenous peoples and other marginalised groups, including people living with HIV (PLHIV) and people from the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community.
