close

Kebijakan

Kebijakan

Ketakutan Negara pada Alat Kontrasepsi

weird condoms for his penis

Dari ramainya perdebatan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2019, salah satu yang menarik adalah pasal tentang alat kontrasepsi, yaitu Pasal 481: “Setiap orang yang tanpa hak secara terang‑terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang‑terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang‑terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana denda paling  banyak Kategori I.”

Selengkapnya
Kebijakan

Pelarangan Ganja Semarakkan Bisnis Sinte

Menu-ganja-yang-ditawarkan-di-salah-satu-cafe-di-amsterdam

Sinte adalah jenis narkoba berbentuk tembakau atau cairan (liquid) rokok elektrik. Zat aktifnya antara lain AB-CHMINACA, 5-FLUORO-ADB, dan FUB-AMB. Ketiganya sudah terdaftar sebagai narkotika golongan satu sejak 2018. Kepemilikannya diancam kurungan penjara empat hingga dua belas tahun serta denda 800 juta hingga 8 miliar rupiah.

Selengkapnya
Kebijakan

Setujui RKUHP Disahkan, Jokowi Abaikan Penanggulangan HIV-AIDS

38624-perempuan-dan-kondom

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat bersama Tim Perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari pemerintah di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Kamis (15/8). Dalam rapat tersebut, KSP memberi waktu tenggat hingga akhir Agustus 2019 untuk menyelesaikan pembahasan RKUHP. KSP menyatakan bahwa permasalahan RKUHP hanya tinggal tiga, yaitu penghinaan presiden, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana khusus.

Selengkapnya
Kebijakan

Kasus Sabu Nunung: Quo Vadis Revolusi Mental?

03b28bc7-e54f-42ff-800b-f3d218db82f4_169

“Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas” kerap diucapkan di negeri ini, mulai dari obrolan di warung-warung kopi, judul artikel media massa, sampai kampanye politik. Boleh jadi, frasa itu merupakan keniscayaan di negara hukum bernama Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amit-amit!

Selengkapnya
Kebijakan

Rumah Cemara dan ICJR Luruskan Informasi yang Disebarkan Pusat Penerangan TNI

0_xuE99P90A2ywmD-m

Sebuah kicauan di akun Twitter Pusat Penerangan TNI (@Puspen_TNI) pada Jumat, 2 Agustus 2019, berupa komik menjelaskan bahwa LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) menjadi salah satu faktor penyebab penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV-AIDS.

Selengkapnya
Kebijakan

Masalah-Masalah Kesehatan Konsumen Narkoba

WhatsApp Image 2019-05-30 at 16.32.32

Rumah Cemara (21/5) – Meskipun sudah mendekriminalkan kepemilikan narkoba untuk konsumsi pribadi sejak 2001, Portugal masih menghadapi sejumlah masalah menyangkut kesehatan konsumennya. Penularan hepatitis C misalnya, masih banyak terjadi. Ditambah lagi, kebanyakan pengidapnya tidak menyadari kalau mereka sudah terinfeksi virus yang menyerang lever ini.

Selengkapnya
Kebijakan

Portugal, Contoh Keberhasilan Upaya Dekriminalisasi Narkoba

58664001_2804675306271297_2648692437223997440_n

Konferensi Internasional Harm Reduction (pengurangan dampak buruk konsumsi narkoba) 2019 usai sudah. Konferensi tersebut diselenggarakan di kota Porto, Portugal, 28 April hingga 1 Mei 2019 oleh Harm Reduction International (HRI), sebuah organisasi nonpemerintah yang mendedikasikan diri untuk mengurangi dampak negatif kesehatan, sosial, dan hukum dari konsumsi dan kebijakan narkoba.

Selengkapnya
1 9 10 11 12 13 21
Page 11 of 21