Indonesia turut menandatangani deklarasi politik untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada 2030 nanti. Penandatanganan itu dilakukan dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi PBB pada 2016.
Kebijakan
Ketentuan dalam UU Narkotika yang melarang pemanfaatan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang mengajukan gugatan adalah tiga orang ibu yang anaknya didiagnosis mengidap lumpuh otak (cerebral palsy).
Hertiana Prasetyowati (54 tahun) bercerita tentang pengalaman merawat anaknya yang mengidap cerebral palsy, dan bagaimana ia mendapat rekomendasi minyak ganja untuk membantu pengobatan anaknya.
Cerebral palsy (CP) alias lumpuh otak adalah gangguan atau kelainan neurologis yang memengaruhi gerak, pembentukan otot, dan koordinasi tubuh seseorang. Kelainan ini bisa berbeda antara satu pasien dengan pasien lainnya atas jenis dan tingkat kerusakan yang dimiliki setiap orang. Karena otak terdiri dari berbagai bagian, maka setidaknya terdapat empat jenis CP dengan gejala yang beragam dan dialami oleh pengidapnya seumur hidup.
Video produksi Kitsch TV ini menggabungkan antara bincang komunitas dan pertunjukan musik. Di episode kali ini, mereka mengundang Patri Handoyo, Pengasuh Media & Data Rumah Cemara sekaligus penulis Menggugat Perang terhadap Narkoba (2018) untuk membicarakan ganja medis yang sedang cukup marak diperbincangkan masyarakat.
Infografis ini menggambarkan kondisi pemenuhan hak dasar WBP dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS di Rutan dan Lapas hasil temuan lapangan kami di 8 UPT Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta.
Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Kesehatan meminta agar bukti ilmiah terhadap klaim-klaim penelitian soal ganja medis dibuka kepada publik. Koalisi juga mempertanyakan sikap pemerintah yang menolak rekomendasi WHO terkait penggunaan ganja untuk kesehatan.
Pada konferensi pers 24 Juni 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan, bahwa kebijakan terkait Covid-19 harus selalu didasari pada data sains. Namun, hal itu nampaknya tidak selalu berlaku bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia, berdasarkan rapat koordinasi antar-lembaga yang diprakarsai BNN, telah merumuskan kesimpulan sebagai jawaban Indonesia untuk Komite Ahli Ketergantungan Obat WHO. Kami percaya, kesimpulan itu tidak diambil berdasarkan bukti, namun, sekedar opini dan stigma terkait pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis.