close
Kebijakan

Kedaulatan Bangsa untuk Pengendalian Narkoba di Indonesia – Pernyataan Sikap

2007-Bandar-Narkotika-Nasional

WAKTU BACA: 4 menit

Indonesia Cerdas NAPZA | Memperingati Hari Kekalahan Perang terhadap Narkoba Internasional 26 Juni 2016

Pelarangan narkoba di Indonesia selama 40 tahun terakhir (1976-2016) justru membuatnya dikuasai sindikat kejahatan melalui kerangka ekonomi pasar gelap. UU Narkotika yang diberlakukan Pemerintah RI dibuat atas desakan penerapan Konvensi PBB 1961, 1971, dan 1988. Kelahiran dan perubahan-perubahan UU tersebut minim atau bahkan tidak pernah mempertimbangkan aspek yuridis, ideologis, dan sosial budaya Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka. Berikut riwayatnya:

  1. UU Narkotika No. 9 Tahun 1976 (menggantikan hukum kolonial Belanda yang berlaku sebelumnya) merupakan hasil pengesahan Konvensi Tunggal tentang Narkotik 1961 untuk melarang pemanfaatan ganja, koka, dan opium di luar kepentingan IPTEK di Indonesia;
  2. UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 (pengganti UU 1976) dan UU Psikotropika No. 5 Tahun 1997 memasukkan dimensi transnasional kejahatan narkoba sebagaimana tercantum dalam Konvensi Melawan Perdagangan Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988;
  3. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyatukan UU Psikotropika dan Narkotika 1997 serta mengesahkan sebuah super-body pemberantasan narkoba di Indonesia, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan ini memangkas kewenangan Polri dalam penanganan narkoba.

Empat UU yang lahir dan saling menggantikan itu tidak pula menuntaskan persoalan narkoba di Indonesia. Keempatnya, yang perumusannya didikte oleh Konvensi PBB tentang Narkotik dan Psikotropika, terbukti gagal menghapus peredaran gelap narkoba.

CERNA‘Perang terhadap narkoba’ malah meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut. Sejak 1976, sebagai contoh, ganja dibudidayakan secara komersial oleh sindikat, padahal sebelumnya ditanam oleh petani di Aceh sebagai penghalau hama kopi[1]. Transnasionalisme kejahatan dalam Konvensi 1988 melegitimasi DEA (badan penegakan hukum narkoba AS) untuk turut memberantas narkoba di negara-negara Amerika Latin hingga Indonesia[2].

Bisnis narkoba selalu dikait-kaitkan sebagai sumber pembiayaan gerakan separatis di negara-negara dunia ketiga. Industri senjata dan militer AS pun kebagian proyek melalui permintaan bantuan untuk menumpas separatisme di sana[3].

Konflik bersenjata terus terjadi di Afghanistan, negara penghasil opium ilegal terbesar di dunia. Bagaimanapun, ladang-ladang opium di Turki, India, dan Australia dikuasai secara legal oleh Abbott Laboratories, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, dan perusahaan farmasi multinasional lainnya melalui izin satu badan yang dibentuk untuk penerapan konvensi-konvensi PBB tentang narkoba, yaitu International Narcotics Control Board[4].

Inilah fakta selama hampir setengah abad ‘perang terhadap narkoba’. Sindikat peredaran gelap narkoba, perusahaan farmasi multinasional, serta industri persenjataan dan militer selalu meraup laba besar. Sementara, negara-negara pengusung Konvensi PBB tentang Narkotik dan Psikotropika terus menanggung kekalahan. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 26 Juni menjadi peringatan tahunan kekalahan ‘perang terhadap narkoba’.

Menyambut peringatan tahunan itu, Rumah Cemara yang tergabung dalam Kelompok Diskusi Indonesia Cerdas NAPZA (dICerNA) menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengelola bisnis narkoba yang selama ini dikuasai sindikat kejahatan berskala internasional;
  2. Mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah melawan sindikat peredaran narkoba dengan cara merebut tata kelola narkoba dari pasar gelap;
  3. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk melepaskan UU Narkotika dari perangkap konvensi PBB yang hanya menguntungkan sindikat internasional baik dalam industri farmasi maupun narkoba ilegal.

Pelaksanaan ketiga hal tersebut oleh pemerintah, parlemen, dan masyarakat akan mengantarkan Indonesia ke gerbang kemenangan perang melawan bandar dan sindikat peredaran gelap narkoba. Sudah cukup bangsa ini mengalami kekalahan demi kekalahan dalam ‘perang terhadap narkoba’. Saatnya kini menjadi penguasa narkoba di negeri kita sendiri melalui kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa Indonesia!

______________________
[1] Agussabti. Tradisi Masyarakat Aceh dan Kebijakan NAPZA Nasional. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008
[2] 2000 International Narcotics Control Strategy Report – Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. US Department of State, 2001
[3] Noam Chomsky. Plan Colombia. Disarikan dari Rogue States, 2000
[4] Senlis Council. Feasibility Study on Opium Licensing in Afghanistan. London: The International Council on Security and Development, 2007

Redaksi

The author Redaksi

Tim pengelola media dan data Rumah Cemara

Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.