Acapkali, semangat pelarangan yang menggebu-gebu menggerus kebijaksanaan para pembuat aturan. Sehingga, kebijakan-kebijakan narkoba yang diberlakukan malah memperburuk keadaan dan menimbulkan lebih banyak korban di mana-mana.
Kebijakan
Bandung, Media dan Data RC (26/6) – Peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional sudah diperingati sejak 1988. Sepuluh tahun dari peringatan pertama itu, Sesi Khusus Sidang Umum PBB mengenai Narkoba digelar dan menetapkan 2008 sebagai batas waktu untuk mewujudkan “dunia bebas narkoba”. Atas berbagai kegagalan pencapaiannya, tenggat itu kemudian diundur menjadi 2019. Indonesia bersama ASEAN pernah menetapkan cita-cita serupa terwujud pada 2015.
Media & Data RC (9/6) – Kanada menjadi negara G-20 pertama yang mengizinkan konsumsi ganja untuk rekreasi secara nasional. Peraturannya disahkan parlemen dan senat di sana Kamis, 7 Juni 2018. Meski demikian, warga Kanada masih harus menunggu hingga Agustus atau awal September tahun ini untuk bisa membeli ganja rekreasional sesuai UU yang telah disahkan itu.
Bandung, Media & Data RC (6/6) – Penahanan Muchlis Adjie, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kalianda, oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (30/5) memperpanjang daftar aparat yang terlibat dalam bisnis narkoba. Muclish disangka menerima transfer uang dari narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba di lembaga yang dipimpinnya.
Setelah kerusuhan di Rutan Mako Brimob Depok, Jawa Barat (8-12 Mei 2018), publik kembali digegerkan serangan bom di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur (13 dan 14 Mei 2018). Sasarannya tiga gereja dan Polrestabes Surabaya. Di Sidoarjo, bom meledak di rumah susun kediaman terduga teroris.
Korban tewas akibat minuman oplosan bertambah. Di Kabupaten Bandung saja jumlahnya mencapai 44 jiwa dari total 307 orang yang dirawat di tiga rumah sakit. Dinas kesehatan setempat sampai menetapkan kejadian luar biasa pada 6-12 April lalu.
Dua tahun lalu, Rumah Cemara pernah menggelar diskusi bertajuk “Perda Miras: Melindungi atau Menyodorkan Oplosan ke Tengah Masyarakat?” (3/6/16). Diskusi yang menghadirkan akademisi dan pegiat pengurangan dampak buruk konsumsi NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) di Bandung itu mengungkap, terdapat kaitan antara pelarangan minuman beralkohol dengan kasus keracunan minuman oplosan.
By Aditia Taslim, Asia and the Pacific NGO Delegate
Executive Director of Rumah Cemara, Indonesia
Recently, a draft of revisions to the Book of Penal Code[1], known as KUHP was submitted to the Parliament of Indonesia. The revision of KUHP is seen by many civil society organisations and alliances as an insult to the democratic process in Indonesia. If approved, the revision will enforce further criminalisation of women, children, indigenous peoples and other marginalised groups, including people living with HIV (PLHIV) and people from the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community.