Pada 11 Agusutus 2022, Bareskrim Polri menangkap Kepala Satuan Narkoba Polres Karawang, Jawa Barat dikarenakan kasus peredaran gelap narkotika. Ia diketahui pernah menjadi pemasok narkotika ke tempat-tempat hiburan di Bandung, Jawa Barat.
Kebijakan
Rencana pelarangan pemanfaatan kratom, tanaman bernama Latin Mitragyna speciosa untuk keperluan pengobatan oleh Pemerintah RI menuai kontroversi. Pasalnya, budi daya tanaman ini telah menyelamatkan nasib ratusan ribu petani di Kalimantan dari anjloknya harga karet satu dekade terakhir. Belum lagi, tanaman ini sudah digunakan untuk berbagai macam pengobatan secara turun-temurun di banyak wilayah Nusantara.
Entah siapa yang memulainya. Obat batuk bernama dekstrometorfan (dextromethorphane atau dekstro) hingga saat ini masih dicari untuk mabuk.
Pemerintah Indonesia sedang menimbang-nimbang untuk memasukkan kratom ke dalam golongan narkotika. Daun tanaman bernama Latin Mitragyna speciosa ini di beberapa tempat disebut dengan nama daun ketum atau daun purik. Kratom termasuk dalam kelas tumbuhan Rubiaceae dan satu keluarga dengan tanaman kopi. Tanaman ini banyak ditemukan di Kalimantan. Kratom juga banyak ditemukan di beberapa negara Asia selatan, seperti di Thailand, Myanmar, dan Malaysia.
Momentum International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking atau Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba diperingati secara global pada 26 Juni setiap tahunnya. Melalui resolusi pada 7 Desember 1987, Majelis Umum PBB saat itu memutuskan momen 26 Juni itu sebagai wujud dari tekadnya memperkuat aksi dan kerjasama global untuk mencapai tujuan masyarakat internasional yang bebas narkoba.
Tahun ini, dunia memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perdagangan Gelap Narkoba untuk yang ke-34 kalinya. Di Indonesia, peringatan ini dinamai “Hari Anti-Narkoba Internasional”.
Setelah rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan tim pemerintah mengenai RKUHP pada 25 Mei 2022 hingga diskursus RKUHP merebak seminggu belakangan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengundang Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk berdiskusi.
Presiden Jokowi mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 9 Mei 2022. UU ini telah diusulkan sejak periode kerja DPR RI 2014-2019 dan baru disahkan parlemen pertengahan April lalu.