Sejak Presiden Jokowi menyatakan “Indonesia darurat narkoba”, banyak yang menjadi latah untuk menyematkan status darurat pada persoalan yang menyita perhatian publik. Sebagian memang proporsional, namun

Eksekusi mati kasus pidana narkotik akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ini menjadi pelaksanaan ketiga sejak Presiden Jokowi menolak grasi 64 terpidana mati kasus tersebut pada

Kementerian Perdagangan RI telah resmi menerbitkan Peraturan No 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan ini terutama membatalkan Pasal

The Universal Declaration of Human Rights establish that all human beings has civil, political, economics, social, and cultural rights. Those rights are being employed under

Sebuah makalah berisi arahan singkat berjudul, “Dekriminalisasi Konsumsi dan Kepemilikan Pribadi Narkoba” akhirnya  dipaparkan Kantor PBB yang Mengurus Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) pada the Harm Reduction