Setidaknya sejak 1971 hingga kini, pemberantasan dan penghukuman menjadi paradigma kebijakan narkoba nasional. Kebijakan represif tersebut tak bisa dilepaskan dari konteks kesepakatan atau konvensi PBB tentang narkotika (1961), psikotropika (1971), dan pemberantasan keduanya (1988). Indonesia merupakan negara anggota yang patuh sekembalinya ke PBB pascatumbangnya kekuasaan Presiden Sukarno.
Indonesia mendapat nilai rendah dalam hal kebijakan narkoba. Berdasarkan Indeks Kebijakan Narkoba Global yang dirilis bulan ini, Indonesia berada di peringkat ke-28 dari 30 negara yang dinilai. Indonesia mendapat nilai 29 dari skala 0 sampai 100. Negara berperingkat terbaik adalah Norwegia dengan nilai 74 dalam indeks tersebut.
Satu tahun sudah UU Cipta Kerja, kerap disebut omnibus law, yakni gabungan dari berbagai macam peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada, disahkan oleh DPR RI. Menjelang pengesahannya, berbagai penolakan dilakukan sejumlah kalangan secara serentak. Mulai dari buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, hingga anak STM.
Buntut dari kematian lima warga Tasikmalaya, Jawa Barat awal Oktober lalu, seorang teman sekampung mereka yang bekerja di sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jakarta dicokok polisi dua belas hari setelah kawanan tadi menenggak oplosan maut tersebut. Ia digelandang ke markas Polres Tasikmalaya gegara mencuri alkohol berkadar 96 persen dari tempatnya bekerja.
Sidang gugatan atas UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi RI (MK) hari ini (12/10) menghadirkan dua ahli dari pihak pemohon untuk menjelaskan praktik pengaturan ganja medis di kawasan Asia, terutama Korea Selatan (Korsel) dan Thailand.
Sebelum pandemi covid-19 pun penanggulangan epidemi HIV-AIDS di Indonesia tidak dilakukan secara gencar dengan skala nasional. Hal ini antara lain terjadi karen sistem pemerintahan yang sudah menganut otonomi daerah (Otda), sehingga pemerintah pusat tidak bisa lagi mengatur pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar lapas di Indonesia kelebihan penghuni alias overcrowding.
Bandung, 14 September 2021 – Mahkamah Konstitusi RI kembali menggelar sidang permohonan uji materi UU Narkotika dengan agenda pemeriksaan ahli dari pemohon. Pemohon mengajukan seorang ahli, yakni Stephen Rolles, Analis Kebijakan Senior di Transform Drug Policy Foundation yang bermarkas di Inggris.
