Beberapa waktu lalu, saya beradu pendapat dengan seorang kolega saat mengulas benzo (alprazolam, clonazepam, dsb.) untuk pengobatan gangguan cemas. Ketika itu kami sedang “menginterogasi” seorang praktisi kesehatan jiwa yang bilang kalau pengidap kecemasan atau gangguan kejiwaan pada umumnya bisa mendatangi layanan kesehatan publik seperti puskesmas termasuk di antaranya klinik yang disediakan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Sebelum 2014, PT Sunthi Sepuri, sebuah perusahaan farmasi dalam negeri yang banyak bekerja sama dengan Wyeth – Ayerst International yang bermarkas di Amerika Serikat memproduksi alprazolam dengan jenama Calmlet. Berbeda dengan merek lain yang memproduksi obat dengan kandungan alprazolam dari 0,25 mg, 0,5 mg, hingga 1 mg, Calmlet ada yang diproduksi dengan kandungan 2 mg.
Perkenalkan nama saya Im. Usia saya 32 tahun. Saya didiagnosis positif B20 alias HIV pada 2014. Saya baru menjalani terapi ARV pada 2017. Tapi kemudian kondisi saya masuk fase AIDS pada 2021.
Beberapa bulan terakhir, polisi di Indonesia benar-benar hits, jadi bahan pembicaraan (sayangnya negatif) di mana-mana. Salah satu yang bikin nge-hits itu tentu adanya kasus hukum yang melibatkan perwira tinggi. Ya, setelah kasus Ferdy Sambo, menyusul kasus Teddy Minahasa. Keduanya polisi bintang dua alias inspektur jenderal – kalo di Angkatan Darat namanya mayor jenderal.
Awal tahun ini, pemerintah mengirim rancangan UU Narkotika terbaru ke parlemen untuk segera disahkan. UU tersebut sejak 2016 selalu terdaftar di Program Legislasi Nasional DPR RI untuk direvisi.
Daun kratom sudah lama dikenal berkhasiat meredakan nyeri serta membuat rileks konsumennya. Daun dari tanaman bernama Latin Mitragyna speciosa ini masuk dalam keluarga Rubiaceae, yakni suku kopi-kopian. Kratom adalah tanaman endemis Asia Tenggara, meliputi kepulauan Indonesia termasuk Malaysia, Thailand, hingga Papua yang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk obati berbagai penyakit mulai dari diare, pembengkakan, darah tinggi, hingga kencing manis.
Koalisi Nasional Anti-Diskriminasi Kelompok Rentan Indonesia menyelenggarakan pertemuan nasional terkait proses Universal Periodic Review (UPR) akhir September lalu. UPR adalah mekanisme internasional untuk meninjau situasi hak asasi manusia di negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia.
